Berita

Nasaruddin Umar/Net

Pancasila & Nasionalisme Indonesia (54)

Mendalami Persatuan Indonesia: Mencari Identitas Nasionalisme Indonesia

SELASA, 26 SEPTEMBER 2017 | 08:55 WIB | OLEH: NASARUDDIN UMAR

IDENTITAS nasionalisme masih amat abstrak sehingga setip orang atau rezim be­bas menafsirkan 'Nasionalisme Indonesia' dengan krite­ria yang ditentukan secara subjektif. Sudah waktunya identitas 'Nasionalisme Indonesia' didefinisikan secara objektif tanpa didominasi ecara khusus oleh kekuatan nilai-nilai tertentu, khususnya kekuatan politik oleh satu rezim ter­tentu. Memang tidak gampang merumuskan na­sionalisme suatu bangsa. Eropa dan AS serikat sendiri memerlukan ratusan tahun untuk sampai kepada sebuah common platform nasionalisme yang ada sekarang. Kita tidak bisa meng-copy paste model nasionalisme bangsa lain untuk dit­erapkan di dalam bangsa dan negara kita.

Nasionalisme yang konstruktif ialah nasion­alisme yang dirumuskan sendiri oleh bangsa yang bersangkutan dengan mengintrodusir dan mengeksploitasi nilai-nilai kearifan lokalnya masing-masing. Nasionalisme yang diimpor dari bangsa lain atau produk rasional filosof bangsa lain sangat rawan dan sensitif. Tidak saja kar­ena tidak senapas dengan akar budaya bang­sa tetapi berpotensi memecah belah keutuhan bangsa sendiri.

Pengalaman di masa lampau, sebuah rezim berusaha untuk mengadopsi konsep nasional­isme berasal dari luar, akibatnya menimbulkan ketegangan konseptual berkepanjangan dan cenderung mendistorsi sejarah dan realitas ke­hidupan masyarakat. Kita masih ingat sekelom­pok elite pemikir bangsa berusaha menerapkan konsep nasionalisme, yang sadar atau tidak sa­dar, mirip dengan filsafat nasionalisme Hegel (1776-1831).


Filsafat Hegel selalu mencari konsep primer (primary concept) kemudian dilakukan afirmasi, negasi, atau mengumpulkan keduanya (sinte­sa). Pola dialektik berpikir Hegel selalu diwarnai dengan kontradiksi dan ujungnya adalah konflik. Hegel selalu dekat dengan prinsip negasi (prin­ciple of negation) dan sulit menerima perinsip non-kontradiksi (principle of noncontradiction), karena ia seperti tidak percaya dengan principle of identity. Bagi Hegel, negara adalah sebuah tahap dari perkembangan jiwa mutlak. Tujuan negara ialah untuk menjaga hak dan properti masyarakat. Negara terkesan sangat dikultus­kan oleh Hegel. Negara baginya adalah tujuan, bukan cara, sarana, atau insitusi dalam upaya mencapai tujuan. Negara adalah penjelmaan dari jiwa mutlak, agak terpengaruh dengan pan­dangan klasik dan mitologi Yunani mengang­gap kepala negara adalah titisan Dewa, karena itu negara pun menjadi sakral. Negara harus di­hormati dan disakralkan karena di dalam negara itulah "Tuhan" (Raja) akan bertahta dan berkua­sa. Siapapun yang tidak sejalan dengan prin­sip negara harus disingkirkan. Negara memiliki "kekuatan dalam" (der inner werkende Krafte), semacam roda-roda gila yang selalu bersiap-siaga menggilas para penentangnya.

Pengalaman di masa lalu, 'Nasionalisme In­donesia' juga pernah ditafsirkan mirip dengan pemikiran Hegel. Atas nama negara seluruh kelompok yang berbeda dengan "negara" har­us berurusan dengan Kopkamtib. Beredar be­berapa akronim yang yang sangat menakutkan di masa lalu yang sengaja diciptakan untuk me­nakut-nakuti kelompok yang dinilai tidak segaris dengan kemauan negara. Ada istilah "Koman­do Jihad" untuk menjerat kelompok Islam garis keras, ada istilah "Kelompok Separatis" untuk menjerat mereka yang mencoba berbeda den­gan The Inner Cyrcle di Jakarta. Ada istilah "ke­bangkitan PKI" yang diadreskan kepada mereka yang berusaha menyoroti sistem ekonomi pasar bebas yang sedang dikembangkan pemerintah saat itu. Dan banyak lagi akronim menakutkan lainnya diciptakan atas nama negara. Tentu bu­kan 'Nasionalisme Indonesia' semacam ini yang dibutuhkan negeri ini. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya