Tax Allowance Dikasih Ke Industri Yang Banyak Serap Tenaga Kerja

Kementerian Perindustri­an tengah memacu daya saing dan produktivitas industri na­sional khususnya sektor padat karya yang berorientasi ekspor agar mampu berkompetisi di pasar global. Langkah strat­egis yang dilakukan adalah mengusulkan skema pembe­rian insetif fiskal untuk sektor tersebut bisa berbasis jumlah penyerapan tenaga kerja.

"Kami sedang membahasnya dengan Kementerian Keuangan, bahwa pemberian fasilitas tax allowance bukan lagi berbasis jumlah investasi, tetapi tenaga kerja," kata Menteri Perin­dustrian Airlangga Hartarto pada Seminar Nasional ten­tang Analisis Ancaman dalam Kehidupan Nasional Indonesia Perspektif Ketahanan Nasional di Jakarta, kemarin.

Politisi Golkar ini meya­kini, selain dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, implementasi fasilitas fiskal perpajakan tersebut diupaya­kan juga untuk meningkatkan investasi di sektor industri strategis. "Kami berharap, adanya potongan perpajakan, bisa digunakan perusahaan untuk reinvestasi," ujarnya.

Saat ini, industri padat karya berorientasi ekspor yang sedang didongkrak kinerjanya, antara lain sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri alas kaki, industri pengolahan ikan dan rumput laut, industri aneka, industri farmasi, kosme­tik dan obat tradisional, serta industri kreatif. Selanjutnya, industri barang jadi karet, indus­tri elektronika dan telematika, industri furnitur kayu dan rotan, serta industri makanan dan mi­numan.

Airlangga menambahkan, khusus industri TPT, pemerintah tengah melakukan negosiasi untuk membuat perjanjian kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa sehingga memperluas pasar ekspor TPT lokal. Kemenperin memperkira­kan ekspor industri TPT akan tumbuh rata-rata 11 persen per tahun.

Untuk 2017, nilai ekspor TPT dipatok sebesar 12,09 miliar dolar AS dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2,73 juta orang. Sedangkan, pada tahun 2019, Kemenperin menarget­kan ekspornya bisa mencapai 15 miliar dolar AS dan mampu menyerap tenaga kerja seban­yak 3,11 juta orang.

Bukan Ancaman

Menperin menegaskan, pe­nanaman modal yang dilakukan oleh investor asing bukan meru­pakan ancaman bagi ketahanan nasional. "Kalau kita bicara in­dustri, investasi itu ditanam di Tanah Air, yang dipekerjakan itu tenaga kerja dari Indonesia dan yang namanya investasi itu tidak bisa dibawa pulang," tuturnya.

Menurutnya, investasi as­ing dari sektor industri da­pat memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. "Salah satunya kalau kita bicara PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari kegiatan industri. Dari mu­lai bahan baku sampai proses produksi, mulai sektor hulu, tengah sampai hilir itu kan PPN jalan terus," ungkapnya.

Pajak yang berbasis industri manufaktur itu, lanjutnya, ber­sifat transparan sehingga tidak akan ada perusahaan yang bisa bermain-main dengan kebijakan fiskal. Diketahui, hingga Juni 2017, nilai investasi sektor in­dustri untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 7,06 miliar dolar AS dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 52,11 triliun. Angka tersebut meliputi 8.421 proyek tersebar di seluruh Indonesia. ***