Badan Intelijen Negara (BIN) sebenarnya boleh memiliki senjata asalkan di bawah standar senjata milik Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie menegaskan, jika memang senjata yang dibeli itu standarnya di bawah standar TNI, maka pembelian senjata itu tidak harus sepengetahuan Panglima TNI.
"Boleh dong, BIN boleh, BNN boleh, ada beberapa institusi sipil yang boleh memakai senjata, dan kalau itu berbentuk senjata sipil, tidak semuanya harus seizin atau sepengetahuan Panglima TNI," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/9).
Beberapa waktu lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ada institusi sipil yang membeli 5 ribu senjata ilegal dengan mencatut nama Presiden RI Joko Widodo. Jika pembelian senjata itu terus dilanjutkan, maka dia akan menyerbu institusi itu.
"Jadi saya rasa Panglima ini menabrak banyak hal ya," jelas Connie.
Selama ini, menurut dia, Jenderal Gatot sudah menabrak banyak hal. Misalkan soal pembelian helikopter AW 101 yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara (AU) beberapa waktu lalu.
"Kenapa saya ributkan melulu masalah heli AW 101, karena Pak Gatot tidak bisa menempatkan dirinya sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Nah itu kan dia berbenturan dengan Angkatan Udara, masih adiknya sendiri, itu pun dia ga bisa selesaikan secara internal, dia buka ke publik," kata Connie.
"Sekarang sudah 6 bulan kasusnya ngambang karena memang belum bisa dibuktikan pelanggaran pengadaan apa yang dilakukan KASAU Marsekal Agus sebagai sesama KPA," jelasnya lagi.
Nah, lanjut Connie, saat ini Jenderal Gatot melakukan hal yang sama, namun kali ini dia lakukan terhadap institusi lain seperti BIN dan Polri.
"Jadi menurut saya Pak Gatot ini tidak bisa menempatkan dirinya sebagai Panglima TNI. Karena TNI sebagai Angkatan Bersenjatanya Republik Indonesia itu adalah garda terdepan bangsa. Ingat, ini TNI milik kita. Jangan sampai karena kesalahan seorang pemimpin atau segelintir induvidu didalam TNI lalu merusak keseluruhan TNI," imbuhnya.
Ditambahkan Connie, penyampaian soal pembelian 5 ribu senjata ilegal itu dihadapan para sesepuh TNI, termasuk di depan Menko Polhukam Wiranto oleh Jenderal Gatot dapat dilihat dari aspek kepatutan. Apa yang dilakukan Jenderal Gatot itu justru hanya karena kepentingan politik.
"Kalau betul misalnya manuver-manuver ini dibuat atau digunakan untuk panggung 2019, ya sudah berani dong taruh tongkat komandonya, masuk partai dan jadi politisi. Tapi jangan pernah memakai baju Panglima TNI, memakai gelar dan pangkat TNI tetapi berpolitik praktis. Karena politik TNI itu hanya satu, politik negara. Titik," tegasnya.
[sam]
