Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait integrasi data pajak dan retribusi daerah. Integrasi berkaitan dengan kepemilikan kendaraan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kepemilikan lahan.
"Untuk kepentingan pajak kendaraan bermotor serta data tentang kepemilikan lahan. Yaitu terkait dengan PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)," kata Djarot di Gedung KPK, Jakarta (Senin, 25/9).
Kerja sama itu juga bisa digunakan sebagai pengawasan dari pajak harta koruptor. Karena data yang dimiliki oleh Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) bisa langsung diintegrasikan dengan KPK pada bidang pencegahan.
"Sehingga kalau ada kasus misalnya, tersangka barangnya disita oleh KPK maka KPK bersama kami bisa mengetahui. Misalnya mobil, jenisnya apa, beradaannya di mana. Sehingga kalau seperti itu tidak perlu lagi dia harus membayar PKB karena disita. Termasuk juga lahan," jelas Djarot.
Dia menambahkan, MoU tersebut merupakan tindaklanjut dari kerja sama sebelumnya. Februari lalu, Pemprov DKI berhasil menarik pajak hingga Rp 40 miliar saat bekerja sama dengan KPK.
"Dan saya terima kasih pada KPK karena wajib pajak yang bandel kemudian kita undang dan dalam tempo dua jam kita langsung dapet dana Rp 40 miliar. Jadi terima kasih pada KPK, supaya warga negara para wajib pajak itu taat," kata Djarot.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyambut hal positif tersebut. Pihaknya berharap Jakarta bisa menjadi contoh bagi wilayah lain dalam penarikan wajib pajak. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.
"Kita fokus gimana DKI bisa membangun kesejahteraan lebih cepat. Uang di DKI cukup besar. Tadi pak gubernur bilang dalam tempo dua jam sudah dapat Rp 40 miliar, jadi di situ kita belajar. Kita mau masuk tahap berikutnya supaya DKI bisa lebih cepat lagi. Supaya DKI jadi contoh bagi wilayah-wilayah lain," tutur Saut.
[wah]
