Berita

Jenderal Gatot Nurmantyo/Net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Gatot Nurmantyo: Kami Punya Pengalaman Buruk, Tiba-tiba Beberapa Jenderal Dihabisi

SENIN, 25 SEPTEMBER 2017 | 08:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal Gatot kekeh tetap memutar kembali film G30S-PKI karya Arifin C Noer, meski ditentang oleh sejumlah pelaku dan keluarga pelaku sejarah ger­akan September, lantaran film itu dinilai tidak sesuai fakta. Apa saja sih alasan Jenderal Gatot hingga dia kekeh ngotot memutar film tersebut? Berikut penuturan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo;

Kenapa sih Anda tetap kekeh memutar film G30S-PKI meski ditentang beberapa pihak?
Sejak 2008 pelajaran sejarah tentang bangsa ini yang kelam yaitu, G30S-PKI sudah tidak ada lagi. Saya katakan bahwa kami punya pengalaman buruk, tiba-tiba berapa jenderal diha­bisi. Tapi kalau tidak ada lagi untuk menginformasikan itu ba­gaimana? Anak tumbuh dewasa dengan segala macam yang dia terima, dan akhirnya tidak sadar nanti soal itu. Padahal sejarah cenderung berulang, dan kalau berulang kasihan bangsa ini.

Saat ini berarti internal TNI sudah memutar film itu dong?

Saat ini berarti internal TNI sudah memutar film itu dong?
Iya, kegiatan itu sudah ter­laksana.

Para prajurit diwajibkan untuk menontonya?
Iya, karena memang harus dipaksa. Itu kan prajurit saya. Kalau prajurit saya, ya itu urusan saya. Kendali saya hanya dari Presiden garisnya. Saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali Presiden.

Selain film Pengkhianatan G30S/PKI, ada film PKI lainnya yang berjudul 'Senyap' dan 'Jagal'. Apakah kedua film itu diwajibkan untuk ditonton juga?

Tidak, saya hanya mengin­struksikan prajurit menonton film G30S/PKI. Film Senyap dan Jagal saya malah tidak tahu. Itu kan ada badan sensor kemu­dian dan ada kepolisian ya.

Di balik sikap Anda mendu­kung pemutaran film G30S-PKI, banyak pihak menilai Anda sedang berpolitik?

Kalau politik, apa saja dipolitisasi, kamu-kamu saja bisa dipolitisasi. Jadi biarin aja. Saya bilang tadi orang kawin juga bisa dipolitiki, ya wajar-wajar saja. Orang curiga wajar, dan sekarang orang berkomentar apa saja wajar. Yang penting jangan menyebarkan berita bohong. Kan gitu.

Kenapa Anda rela tampil jadi pelopor mendorong agar film PKI itu diputar?
Saya tidak bermaksud be­gitu. Saya hanya mau menga­jak, mau mengingatkan agar tidak terulang kembali. Orang mempersepsikan lain silakan saja. Wong otaknya beda-beda kok, jadi enggak ada masalah. Saya tidak akan pernah me­nanggapi itu, yang penting saya kerjakan.

Kalau boleh tahu sejauh ini adakah dugaan TNI disusupi PKI. Bekas Panglim ABRI Try Sutrisno bahkan sampai mewacanakan agar proses penyaringan calon taruna TNI juga melihat silsilah keluarga mereka. Apa tanggapan Anda terkait wacana ini?
Proses penyaringan dalam seleksi calon taruna TNI sudah dilakukan. TNI itu selalu waspa­da bagi yang masuk TNI, karena ini sudah keputusan. Jelas kami tahu itu.

Tidak mungkin kami tidak tahu. Semua datanya kami tahu. Tetapi tetap diterima.

Sepengetahuan TNI, sejauh mana penyebaran paham ko­munisme saat ini?

Sistem bekerja di TNI sam­pai saat ini. Jadi biarlah kami mengamati. Ini seperti memanc­ing di air keruh. Kalau muncul kan nanti kita semua tahu.

Oh bagaimana Anda me­nanggapi usulan Presiden Jokowi yang menginginkan agar film tentang PKI dibuat yang baru disesuaikan dengan era saat ini?
Itu suatu ide yang luar biasa. Agar bisa dinikmati, film harus disesuaikan dengan kondisi za­man sekarang. Namun tentunya harus mengacu pada sejarah yang ada.

Jadi Anda setuju dengan wacana itu?
TNI itu kan bagian dari pe­merintah. Jadi kalau sudah na­manya dibuat pemerintah kami akan ikutin. Yang penting harus melalui riset yang mendalam berdasarkan fakta dan kejadian sebenarnya.

Karena intinya kan untuk memberikan pelajaran seja­rah. Tapi saya ingatkan di sini bahwa apa pun yang akan dibuat, agama dan ideologi itu tidak mungkin bisa diubah begitu saja. ***

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya