Berita

Pertahanan

Ini Pernyataan Panglima TNI yang Bikin Suhu Politik Panas Dingin

SABTU, 23 SEPTEMBER 2017 | 21:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Andai pernyataan tegas lagi keras Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo disampaikan dalam rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh lapisan paling elit TNI, tentu tidak akan ada kegelisahan yang luar biasa di tengah masyarakat, khususnya kalangan melek politik.

Pernyataan Jenderal Gatot dalam silaturahmi dengan purnawirawan TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI di Cilangkap, kemarin (Jumat, 22/9), menyambar kesana kemari, melahirkan begitu banyak dugaan dan  imajinasi.   

Merujuk pada pernyatan Jenderal Gatot yang rekamannya sudah beredar luas dan ditranskrip oleh banyak pihak, wajar bila kita bertanya apakah republik sedang dalam situasi yang begitu gawat.


Dalam pernyataan itu Jenderal Gatot menuding ada pihak yang mengabaikan moral dalam politik. Dia juga mengatakan, tidak semua orang di tubuh TNI bersih; ada yang siap mengambil jabatan dengan cara amoral.

Menurut Jenderal Gatot semua yang dia sampaikan berdasarkan informasi intelijen A1.

Hal lain yang disampaikannya, ada pihak di luar institusi militer yang ingin membeli 5.000 pucuk senjata. Jenderal Gatot berjanji, kalau ini tetap dilakukan, dia akan menyerbu.

Dia juga mengingatkan Polri tidak boleh memiliki senjata yang mampu menembak tank, pesawat dan kapal.

Dalam bagian lain, Jenderal Gatot minta izin kepada para senior bila dirinya nanti terpaksa mengambil tindakan yang dianggap tidak patut oleh para senior.

"Itu hanya karena kami sebagai Bhayangkari,” ujarnya.

Berikut adalah bagian dari pernyataan Jenderal Gatot yang kini menjadi polemik di tengah publik. Redaksi sedikit mengedit untuk keperluan tata bahasa tanpa mengurangi arti:

"Situasi sekarang ini sama-sama harus kita waspadai. Ada semacam etika politik yang tidak bermoral. Sehingga suatu saat apabila kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior, itu hanya karena kami sebagai Bhayangkari. Tapi datanya pasti kami akan akurat.

Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Bukan militer. Ada itu Pak. Ada yang memaksa, ada yang (tidak jelas) untuk apa. Data-data kami, intelijen kami, akurat. Kami masuk pada menyeluruh intinya, Pak. Tapi hanya untuk kami saja.

Bahkan kalau tidak, bahkan TNI pun akan dibeli. Tidak semua di sini bersih, Pak.

Jujur saya katakan. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk mengambil jabatan. Ada. Dan saya berjanji mereka akan saya buat merintih Pak, bukan hanya menangis. (Diulangi) Mereka akan saya buat merintih, bukan hanya menangis. Biarpun itu jenderal.

Karena ini yang berbahaya, Pak.

Kalau sudah TNI ditarik ke politik, semua dikuasai politik, selesai sudah negara ini. Ujung-ujungnya nanti kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Pak.

UU pidana militer masuk, semua masuk, itulah awal dari perkelahian dan itulah awal kehancuran negara. Maka apapun akan kami lakukan. Kami mohon doa restu saja Pak.

Memakai nama Presiden, solah-olah itu dari Presiden yang berbuat (merujuk pada rencana pembelian 5.000 senjata). Padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat A1, saya tidak akan sampaikan.

Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada. Ini ketentuan.

Karena kalau kita sudah mencoba dengan cara hukum tidak bisa, Bhayangkari itu akan muncul." [dem]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya