​RMOL. Pajak merupakan pilar utama dalam membangun bangsa.
Demikian disampaikan Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, dalam talkshow bertemakan "Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Mendengar dan Menjawab." Acara ini digelar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di hotel Grand Hyatt, Jakarta (Rabu, 20/9).
Heru mengadatakan bahwa Ditjen Bea Cukai mau menertibkan impor berisiko tinggi. Kebijakan ini akan memberi kepastian bagi industri dalam negeri, perdagangan, dan penerimaan. Dengan penertiban itu, importir akan lebih transparan mengenai harga produknya.

"Ke depan, dengan sinergi, target kami adalah semua transaksi harga yang memang terjadi itu yang harus diberitahukan. Tidak ada under valuation, tidak ada grouping," ujar Heru
Sementara Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bawa membayar pajak bukan hanya masalah besar atau kecilnya. Sebab anak sekolah dasar yang membeli permen saja terkena pajak. Karena itu hal terpenting dalam pajak adalah soal benar dan lengkapnya.
"Sejatinya pajak itu membantu rakyat yang berpenghasilan rendah. Dan saat ini banyak sekali insentif dalam membayar pajak," ungkap Ken.
Acara ini cukup menarik sebab, selain dihadiri dihadiri Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, acara juga dimoderatori oleh anggota Komisi XI DPR yang juga Wakil Dewan Pertimbangan KADIN, Maruarar Siarit. Lebih menarik lagi sebab Maruarar, dalam acara yang dihadiri ratusan pengusaha dari berbagai asosiasi ini, menggunakan pola baru dalam diskusi.
Acara memang dimulai denga pemaparan dari Ken dan Heru sebagai narasumber. Namun keduanya memaparkan masing-masing materi tak lebih dari sekitar 5 menit. Hal yang disampaikan pun hanya berupaka aturan yang baru.
"Kita gunakan pola bru dengan cara, pihak pemerintah bukan manyampaikan dulu, tapi mendengarkan dulu dari masyarakat. Sebab kebijakan yang diambik harus berbasis pada aspirasi dan kepentingan masyarakat," kata Maruarar Sirait.
Maruarar menekankan, ada beberapa faktor yang membuat satu kebijakan berjalanan sukses dan lancar. Di antara faktor itu adaah bisa memberikan kepastian hukum; sosialisasi yang massif, mengena serta substansial; serta berbasis pada kondisi riil di lapangan.
"Karena faktor ini misalnya, kebijakan tax amnesty berjalan sukses," kata Maruarar.
Dalam acara ini, para pengusaha bebas bertanya kepada dua pejabat di Kementerian Keuangan tersebut, mulai dari sulitnya birokrasi, hingga pengakuan terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang berjalan efektif.
"Kita senang acara ini begitu hidup dan dua jam lebih enggak terasa karena acara ini sangat ditunggu pelaku usaha. karena dihadiri langsung dirjen pajak dan bea cukai," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani.
[ysa]
