Maraknya kemunculan "aktor politik" imbas dari penyelenggaran Pemilu, diprediksi akan kian marak.
Hal itu menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) yang bakal dihadapi Bawaslu Provinsi terpilih 2017-2022.
"Secara teknis tentu (aktor politik) ini adalah tantangan. Bagaimana Bawaslu mengelola sumber daya pengawasan sehingga dapat menjangkau tidak saja pada aspek luas geografis. Tapi juga banyaknya para pihak yang terlibat dalam Pemilu," jelas Ketua Bawaslu RI, Abhan usai melantik puluhan anggota Bawaslu Provinsi di Hotel Crown, Jakarta Selatan, Rabu (20/9).
Sementara itu, dari aspek pemilih, lanjut Abhan, masih rentan terjadinya "politik uang." Abhan menilai, perilaku tersebut dapat merusak integritas pemilu.
Sehingga, hal itu menjadi tantangan Bawaslu agar memperkuat posisi pemilih dan membangun kesadaran masyarakat agar memiliki kemampuan serta berani menolak politik uang.
Untuk menghadapi serangkaian tantangan tersebut, kata Abhan, Bawaslu telah melakukan beberapa persiapan. Antara lain, membentuk Panwas Kabupaten Kota.
"Dengan pembentukan Pengawas Pemilu secara tepat waktu, pengawasan dapat dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan awal Pemilu dan Pilkada tahun 2018," urainya.
"Keberadaan lembaga Panwas Kabupaten Kota sebelumnya ad hoc menjadi permanen (masa kerja 5 tahun). Kewenangan memberikan akreditasi terhadap pemantau Pemilu dan kewenangan memutus pelanggaran administrasi Pemilu tentu ini menjadi modal besar bagi Bawaslu ke depannya," demikian Abhan.
Seperti diketahui, ada 72 orang anggota Bawaslu dari 24 Provinsi yang dilantik untuk masa jabatan 2017 - 2022. Sedangkan satu provinsi yaitu DKI Jakarta, akan dilantik setelah masa jabatan periode 2012-2017 berakhir, 16 Oktober 2017 mendatang.
"Bawaslu telah melakukan proses seleksi transparan dengan membentuk tim seleksi dengan penuh kehati-hatian. Hal itu diyakini dapat meminimalisir potensi masalah yang akan muncul di kemudian hari," pungkasnya.
Dalam acara pelantikan tersebut, ikut hadir Ketua MPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Anggota KPU RI, Ketua dan Anggota DKPP, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Gubernur Provinsi Maluku, seluruh anggota Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi masa jabatan 2012-2017, dan Sekretaris Jenderal Bawaslu.
[sam]
