Berita

Dede Sudiro/Net

Bisnis

Hampir 2 Juta Penganggur Di Jateng Terbentur Modal Dan Birokrasi

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 | 12:51 WIB | LAPORAN:

Sebanyak 2,8 juta pemuda di Jawa Tengah masuk kategori ekonomi rendah. 1,7 di antaranya dalam kondisi menganggur, dan sedang menunggu kepastian kerja.

Begitu dipaparkan anggota DPRD Jateng dari Fraksi PDI Perjuangan, Dede Indra Permana Sudiro dalam keterangannya, Rabu (20/9).

Ia menilai tingginya angka pengangguran di wilayah tersebut akibat ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas serta minimnya bantuan akses pembiayaan untuk modal usaha. Padahal, jelas dia, banyak generasi muda yang ingin membuka usaha namun terbentur masalah permodalan dan proses birokrasi yang berbelit.


"Bila dilihat dari data, rata-rata pengangguran ini adalah lulusan SMK bahkan perguruan tinggi. Jadi, masalah utama bukan pada pendidikan melainkan lapangan kerja yang terbatas serta minimnya akses bantuan permodalan usaha," imbuh Dede.

Oleh sebab itu, Dede yang maju pencalonan wakil Gubernur Jateng menyatakan ingin mencanangkan program pemberdayaan ekonomi sebagai solusi pengentasan pengangguran.

"Ke depannya kami akan menjalin kerjasama dengan perbankan maupun non perbankan untuk memberikan program bantuan permodalan usaha bagi para pemuda agar tumbuh mandiri dan pada gilirannya bisa membuka lapangan kerja serta menyerap banyak SDM," papar mantan Ketua Umum HIPMI Jateng ini.

Selain memberikan bantuan permodalan, Dede menyatakan pihaknya juga ingin menggencarkan program ketrampilan kerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengasah bakat dan skill generasi muda agar lebih kreatif dan matang untuk terjun ke dalam dunia kerja maupun usaha.

Sebagai informasi, Disnakertrans dan kependudukan Provinsi Jawa Tengah melaporkan setiap tahun angka pengangguran di Jateng berada di kisaran 900 ribu jiwa hingga 1,2 juta. Jumlah itu merupakan data dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.[wid]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya