Berita

Anies-Sandi/net

Hukum

Tender Pembangunan Rusun Nagrak-Marunda Harus Diulang

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 | 02:10 WIB | LAPORAN:

Koordinator Relawan Anies-Sandi Untuk Jakarta, Muhkidin menegaskan bahwa jika sudah dilantik nanti, Anies-Sandi tetap harus diawasi dalam menjalankan tugasnya. Utamanya dalam menjalankan lelang rumah susun DKI.

"Sebab selama pemerintahan Ahok- Djarot ada keanehan dengan banyaknya lelang pembangunan rusun dimenangkan oleh PT Total Eka Persada selama ini," katanya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (19/9).

PT Totalindo Eka Persada kata dia baru saja melakukan IPO di bursa saham. PT itu pun menggunakan kemenangannya dalam tender pembangunan Rusun Nagrak-Marunda, tower 1 sampai 5. Namun kata dia, dalam prospektus IPOnya dan dalam penjualan sahamnya yang berkode TOPS, harga saham PT Totalindo Eka Persada mengalami kenaikan yang tidak wajar.


"OJK pun sedang mengawasi," tandasnya.

Untuk itu, katanya, jika nanti berkuasa, Anies-Sandi harus melakukan tender ulang atas pembanguna Proyek Tower Rusun 1 sampai 5 yang sudah dimenangkan oleh PT Totalindo Eka Persada.

"Dalam prospectus TOPS juga dicatatkan tentang kemenangan tender PT Totalindo Eka Persada Untuk proyek tower 1-5 Rusun Nagrak Jakarta Utara yang sangat mungkin bisa dibatalkan oleh Gubernur Anies Baswedan Jika ditemukan ketidak beresan dalam proses tendernya," bebernya.

"Perusahaan ini pernah memenangi tender Rusun K.S. Tubun pada 2016. Proyek itu seharusnya sudah selesai pada Desember 2016, tapi hingga kini belum kelar," lanjutnya.

Muhkidin pun menilai bahwa mutu proyek yang dilakukan PT Totalindo juga diragukan kualitasnya. Sebab kedalaman fondasi rusun tak sesuai dengan permintaan pemerintah DKI, yakni 30 meter. Mereka hanya membuat fondasi sedalam 20 meter.

"Padahal hal ini penting agar masyarakat Jakarta yang nantinya akan menghuni Rusun menjadi aman dan tidak disuguhi bangunan yang tidak bermutu," tekan Muhkidin.

Dikatakannya bahwa Anies -Sandi yang bulan Oktober akan dilantik harus memprioritaskan untuk melakukan audit tender rumah susun diera Ahok-Djarot.

"Karena ditenggarai ada ketidak beresan seperti beberapa proyek Rusun yang dikerjakan oleh PT Totalindo Eka Persada Hasilnya terlambat pembangunannya dan bahan bangunanya tidak bermutu," jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, Anies -Sandi yang punya rencana untuk membebaskan uang muka bagi calon pembeli Rusun harus memperhatikan Kualitas dan keamanan bangunan.

"Jangan sampai ada lagi kontraktor yang diam-diam menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Patut dicurigai Kontraktor semacam PT Totalindo Eka Persada yang sejak proses lelang, kredibilitas sudah diketahui tidak bagus ketika menjadi rekanan Pemprov kok bisa menang lagi Dalam tender Tower 1-5 Rusun Nagrak. Jika ada ketidak beresan dalam proses pembangunan Rusun yang dilakukan oleh PT Totalindo Eka Persada, Anies -Sandi Harus melaporkan Ke KPK," desaknya.

Tak hanya itu, menurutnya ivestor di pasar modal yang ikut membeli saham PT Totalindo Eka Persada dengan Kode saham TOPS juga harus hati-hati. Apalagi OJK sedang mengawasi ketidak wajaran harga saham TOPS yang pada bulan Juni melakukan IPO dengan harga Rp 310/lembar saham Dan meroket Pada saat ini hingga kisaran Rp 2000 per lembar saham.

Selain mengikuti lelang di Nagrak, PT Totalindo memasukkan lelang untuk tower Rusun Penggilingan dan Pulogebang pada 2017.[san]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya