Berita

Rizal Ramli/Net

Bisnis

Kejar Target 6,5 Persen, Jokowi Butuh Sosok Ekonom Profesional Progresif

SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 | 17:40 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo harus menyusun kembali formasi tim ekonomi pada kabinet kerja dengan pertimbangan situasi ekonomi politik terkini.

Begitu dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Indonesia (Serindo), Jones Batara Manurung dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Selasa (19/9).

"Hal terpenting dari penyusunan kembali tim ekonomi tersebut adalah upaya pembangunan kembali ekonomi kerakyatan kita," sambungnya.


Tim ekonom yang dibutuhkan Jokowi saat ini adalah yang beridentitas "profesional progresif". Mereka bisa memecahkan kebuntuan tata kelola ekonomi yang masih dikuasai segelintir kelompok dan dikelilingi para pemburu rente.  

"Model ekonom seperti Rizal Ramli memiliki kapasitas dan keberanian dalam misi pembangunan kembali ekonomi kerakyatan Indonesia," jelasnya.

Rizal Ramli memang sudah pernah terlibat di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, sayangnya Rizal Ramli keluar tanpa reserve dari Kabinet Kerja.

Jones menerangkan, karakter layaknya seorang aktifis progresif, yang suka "ngepret" membuat seorang Rizal Ramli harus digeser karena dianggap "mengganggu" kepentingan pihak tertentu.

"Rizal Ramli memang sudah pernah terlibat di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, sayangnya Rizal Ramli keluar tanpa reserve dari Kabinet Kerja. Karakter layaknya seorang aktifis progresif, yang suka "ngepret" membuat seorang Rizal Ramli harus digeser karena dianggap "mengganggu" kepentingan pihak tertentu."

Jones menegaskan, dengan Tim Ekonomi yang berjiwa kerakyatan (profesional progresif) dapat menjadi stimulus bagi upaya penuntasan agenda Jokowi sebagaimana janjinya pada masa kampanye.

Tim ekonomi tersebut yang diharapkan dapat membuka jalan yang lebih mudah untuk periode kedua Jokowi.

"Tim Ekonomi profesional progresif ini memiliki tugas membangun kembali pondasi sistem ekonomi kerakyatan Indonesia untuk bisa menyingkirkan politik identitas dan memenangkan politik kerakyatan," tandasnya. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya