Berita

Rizal Ramli/Net

Bisnis

Kejar Target 6,5 Persen, Jokowi Butuh Sosok Ekonom Profesional Progresif

SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 | 17:40 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo harus menyusun kembali formasi tim ekonomi pada kabinet kerja dengan pertimbangan situasi ekonomi politik terkini.

Begitu dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Indonesia (Serindo), Jones Batara Manurung dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Selasa (19/9).

"Hal terpenting dari penyusunan kembali tim ekonomi tersebut adalah upaya pembangunan kembali ekonomi kerakyatan kita," sambungnya.


Tim ekonom yang dibutuhkan Jokowi saat ini adalah yang beridentitas "profesional progresif". Mereka bisa memecahkan kebuntuan tata kelola ekonomi yang masih dikuasai segelintir kelompok dan dikelilingi para pemburu rente.  

"Model ekonom seperti Rizal Ramli memiliki kapasitas dan keberanian dalam misi pembangunan kembali ekonomi kerakyatan Indonesia," jelasnya.

Rizal Ramli memang sudah pernah terlibat di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, sayangnya Rizal Ramli keluar tanpa reserve dari Kabinet Kerja.

Jones menerangkan, karakter layaknya seorang aktifis progresif, yang suka "ngepret" membuat seorang Rizal Ramli harus digeser karena dianggap "mengganggu" kepentingan pihak tertentu.

"Rizal Ramli memang sudah pernah terlibat di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, sayangnya Rizal Ramli keluar tanpa reserve dari Kabinet Kerja. Karakter layaknya seorang aktifis progresif, yang suka "ngepret" membuat seorang Rizal Ramli harus digeser karena dianggap "mengganggu" kepentingan pihak tertentu."

Jones menegaskan, dengan Tim Ekonomi yang berjiwa kerakyatan (profesional progresif) dapat menjadi stimulus bagi upaya penuntasan agenda Jokowi sebagaimana janjinya pada masa kampanye.

Tim ekonomi tersebut yang diharapkan dapat membuka jalan yang lebih mudah untuk periode kedua Jokowi.

"Tim Ekonomi profesional progresif ini memiliki tugas membangun kembali pondasi sistem ekonomi kerakyatan Indonesia untuk bisa menyingkirkan politik identitas dan memenangkan politik kerakyatan," tandasnya. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya