Ada nuansa keterlibatan elite politik dalam insiden penyerangan massa terhadap kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Menteng, Jakarta, pada 17-18 September kemarin.
Hal itu pula yang terungkap dari keterangan pers Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terkait kejadian yang berujung penangkapan puluhan orang oleh kepolisian tersebut.
Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow, mengatakan, pihaknya mengimbau para elite politik untuk tidak bermain-main dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan atau ambisi politik tertentu.
"Cara-cara penyelesaian masalah dengan sengaja melakukan pembenturan antar kelompok tidak akan memberikan solusi yang memadai terhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini, malah akan cenderung menimbulkan perpecahan bangsa," tegas PGI.
PGI juga mengimbau agar masyarakat lebih kritis terhadap perilaku dan ajakan para elite politik. Masyarakat diminta tidak mau menjadi alat bagi elite politik dalam mewujudkan kepentingan politik mereka.
PGI mengatakan, opini yang dibangun bahwa saat itu sedang berlangsung kegiatan menghidupkan lagi komunisme di kantor YLBHI-LBH Jakarta terbukti bohong. Alasan itu sengaja dibuat-buat hanya untuk melegitimasi penyerangan anarkis dengan pengerahan massa.
Memang, sejak Sabtu (16/9), YLBHI menjadi tempat kegiatan seminar pelurusan sejarah 1965 yang dihadiri para narasumber yang kompeten di bidangnya.
Terkait dugaan pelanggaran berat HAM masa lampau, PGI memandang perlu percakapan dalam suasana teduh, yang memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya tanpa ada yang merasa terancam atau tertekan.
"Guna penyelesaian persoalan HAM masa lalu, seperti peristiwa G30S/PKI, upaya rekonsiliasi nasional menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Dan rekonsiliasi sejati adalah dengan pengungkapan fakta sejarah secara obyektif yang diikuti dengan pengakuan dan pemulihan korban," tutup PGI.
[ald]
