Berita

Politik

Setara Institute: Rencana Jokowi Bikin Film Tragedi 1965 Patut Didukung

SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 | 14:36 WIB | LAPORAN:

Setara Institute menyambut baik rencana Presiden Jokowi untuk membuat film baru mengenai Peristiwa 1965.

"Keinginan Presiden Jokowi agar ada film baru mengenai peristiwa 1965 bagi generasi milenial patut didukung. Film yang diharapkan akurasi sejarahnya lebih obyektif, " kata Wakil Ketua Setara Institute,  Bonar Tigor Naipospos, Selasa (18/9).

Tidak hanya objektif, Bonar juga menilai film yang dibuat nantinya tidak semata hanya propaganda dan tertuju pada kekerasan yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Film tersebut juga menuturkan prolog mengapa peristiwa berdarah 1965 meletus, epilog serta sequel yang berakibat tragis bagi sebagian orang Indonesia yang tidak terlibat dan menjadi korban.


"Dengan demikian film baru itu mampu menjadi refleksi bagi generasi milenial, bukan sekedar menyajikan kekerasan dan kebencian," ujarnya.

Bonar menegaskan, sejarah bukanlah semata-mata milik si pemenang tapi berdimensi sosial dan memiliki perspektif korban. Di samping itu mengandung edukasi dan imajinasi sosial bagi sebuah bangsa tentang apa yang diperlukan di masa depan. Ia berharap film Pengkhianatan G30S/PKI tidak diputar lagi dan biarkan dalam laci sejarah.

Apalagi film tersebut sarat dengan kepentingan pada masanya. Sehingga pada konteks kekinian diperlukan sejumlah hal direvisi dan diperbaharui.

Kalaupun akan diputar kembali, Bonar menyarankan hendaknya diimbangi juga dengan film-film serupa yang mengangkat seputar peristiwa 1965 agar pemahaman sejarah generasi milineal utuh dan analitis.

Hal yang serupa juga diberlakukan kepada kalangan TNI sendiri, menyaksikan film pengkhianatan G30S/PKI saja tanpa dilengkapi pandangan alternatif tidak akan mencerdaskan dan memberi pemahaman utuh kesejarahan Indonesia.

"Suatu hal yang akan merugikan TNI dalam menghadapi tantangan kompleks ke depan. Sudah saatnya kita berdamai dengan sejarah. Melihat sejarah dengan mata terbuka dan kepala dingin. Bukan memperuncing sejarah demi kepentingan politik kekuasaan," demikian Bonar.[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya