Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

Pengacara Rizieq: Nonton Bareng Film G30S/PKI Tak Melanggar UU

SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 | 13:41 WIB | LAPORAN:

Nonton bareng film pemberontakan G30S/PKI sesungguhnya tidak melanggar UU.

Advokat Kapitra Ampera mengatakan, pemutaran film G30S/PKI tak dilarang. Sesuai dengan TAP MPRs 25, dan di KUHP Pasal 107, yang dilarang adalah paham marxisme, lenninisme, dan komunisne.

"Kalau film itu diputar, ya bagus dong. Toh film itu sudah ada dari dulunya dan biar menjadi sejarah yang orang tahu apa sesungguhnya yang terjadi," tegasnya saat ditemui di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).


Pemutaran film G30S/PKI justru untuk mengingatkan bangsa ini supaya peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1965 itu tidak berulang. Juga agar masyarakat tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

"Jangan kita putar balikan kebenaran yang dulu benar, pada nilai sekarang jadi ga benar. Yang dulu tidak benar, pada nilai sekarang jadi benar. Kalau itu rapuh ini bangsa. Sebagai suatu kekuatan itu rapuh," jelas penanggung jawab tim advokasi Rizieq Shihab ini.

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan pihaknya masih mengkaji apakah pemutaran film yang sempat diputar tiap tahun pada masa orde baru itu diperbolehkan atau tidak.

"Ya Sebetulnya kita lihat aturannya saja. Kalau boleh ya boleh, kalau tidak ya tidak. Aturannya bagaimana," kata Setyo. [sam]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya