Komite IV DPD RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM dapat memberikan akses mudah bagi daerah di kepulauan.
"Bagaimana di daerah kepulauan bisa lebih diperhatikan. KUR (kredit usaha rakyat) sudah disalurkan dan pelaku usaha mikro ini ingin dapat pinjaman tapi prosesnya masih sulit di lapangan," kata anggota DPD Haripinto Tanuwidjaya dalam rapat bersama Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga membahas pengawasan pelaksanaan UU 25/1992 tentang Perkoperasian di Komplek Parlemen, Jakarta (Senin, 18/9).
Menjawab pertanyaan tersebut, Puspayoga menyampaikan bahwa kegiatan koperasi di luar Pulau Jawa memang perlu dapat banyak perhatian.
"Soal KUR itu di 2017 ada dana sebanyak Rp 110 triliun tapi ketika kami turun ada permasalahan perbankan dalam menyalurkan KUR karena pelaku UKM ini saat berproduksi dan tidak bisa menjual maka akan jadi masalah, hal ini karena banyak minimarket," jelasnya.
Menurut Puspayoga, pelaksanaan UU 25/1992 masih belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan regulasi koperasi. Namun dari hasil pengawasan ada sekitar 40 ribu koperasi sudah dibubarkan.
"Ada sekitar 40 ribu koperasi yang kami bubarkan karena koperasi abal-abal, sudah tidak aktif, dan hanya berupa papan nama," bebernya
Koperasi tidak sehat harus dibubarkan karena orientasi Kemenkop dan UKM ke depan adalah agar menciptakan koperasi yang berkualitas. Bukan dilihat dari kuantitas koperasi dan banyaknya badan usaha tapi kualitas dan anggota koperasi makin bertambah tiap tahunnya.
Puspayoga menambahkan, untuk mengembangkan koperasi, pihaknya berusaha membuat skema pembiayaan koperasi dan UKM.
"Kita kembangkan, seperti kredit usaha rakyat yang di tahun 2014 itu bunganya 22 persen sekarang bunganya cuma sembilan persen. Ini pertama kalinya kita coba, dan tahun 2016 itu sudah tersalurkan Rp 95 triliun dari Rp 100 triliun yang disediakan pemerintah," paparnya.
Masih banyaknya nasabah yang belum terlayani program KUR membuat Kementerian Koperasi dan UKM membuatkan kredit ultra mikro.
"Kami telah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Kemenkeu untuk masalah penyaluran dana kredit ultra mikro dan Kemenkominfo untuk keakuratan data. Soal kredit ultra mikro ini semangatnya untuk mengambil nasabah yang tercecer dari program KUR," demikian Puspayoga.
[wah]
