Berita

Hendardi/net

Politik

Gerakan Anti Komunis Didesain Untuk Melemahkan Jokowi

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 | 19:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Boleh diapresiasi bahwa aparat kepolisian berhasil mencegah kekerasan massa yang digerakkan oleh hoax "kegiatan berbau komunisme" di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Minggu malam (17/9).

Tapi, Polri harus menyadari bahwa tindakan persekusi atas kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan mempromosikan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejahatan kemanusiaan pada 1965 adalah gerakan by design yang ditujukan untuk tujuan politik dan menciptakan instabilitas politik dan keamanan.

Demikian diutarakan Ketua Setara Institute, Hendardi, kepada wartawan, Senin (18/9). Ia tegaskan bahwa paham komunis telah dilarang berkembang secara de jure, dan gerakan ini tidak nyata secara de facto.


"Dengan demikian, kebangkitan PKI adalah illusi tetapi terus dikapitalisasi sebagai alat politik penundukkan," katanya.

Pada peristiwa yang terjadi di YLBHI sampai Senin dinihari, tampak jelas kelompok penyerang adalah organ-organ intoleran yang selama ini menebar teror atas ketertiban dan bekerja atas desain aktor lain yang mengendalikannya.

"Masyarakat mesti sadar dan memahami bahwa isu kebangkitan PKI adalah cara untuk memecah belah warga dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang menggerakkannya," jelasnya.

Dia berharap aparat kepolisian tidak berhenti mengamankan beberapa aktor lapangan dalam peristiwa penyerangan kantor YLBHI, tetapi harus mencari aktor intelektual di balik peristiwa itu.

Dia tegaskan, indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoax-hoax yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi.

"Polri juga tidak boleh lagi berkompromi pada kelompok yang mengklaim anti-PKI yang melakukan banyak praktik persekusi dalam 3 tahun terakhir," tutup Hendardi. [ald]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

UPDATE

Direktur Namarin Bongkar Deretan Kekecewaan Iran terhadap Indonesia

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:58

Malaysia Lolos Selat Hormuz, Indonesia Masih Tahap Lobi

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:56

Pemerintah Harus Siapkan Langkah Terukur Antisipasi Krisis Pangan

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:26

Doa di KM 50, PUI Singgung Dugaan Pengaburan Fakta

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:24

Perintah Trump Lumpuhkan Listrik Iran adalah Kejahatan Perang

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:11

Pemulihan Pascabencana di Sumut Masih Tahap Perencanaan

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:43

Perbakin DKI-Jabar-Banten Gelar Kejuaraan Menembak Multi Event 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:23

Awalil Rizky Wanti-wanti Dampak Lonjakan Energi Global terhadap RI

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:14

Wali Kota Pendudukan Kiryat Shmona Murka ke Netanyahu Cs

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:11

Optimisme Purbaya Harus Dibarengi Kinerja Nyata

Jumat, 27 Maret 2026 | 15:48

Selengkapnya