DPD RI mengapresiasi kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan KPU dan Bawaslu, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (18/9).
"Menjadi tantangan KPU, Bawaslu dan peserta pemilu melihat UU yang dihasilkan oleh legislatif dan pemerintah, sekaligus memastikan penyelenggaraan pemilu serentak mampu menapaki jalan demokrasi yang semakin baik dan matang," ujar Ketua Komite I, Ahmad Muqowam, saat memimpin rapat kerja tersebut.
Pilkada Serentak 2018 merupakan gelombang ketiga dan amanat dari UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan Pemilu Serentak 2019 secara historis lahir karena putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 14/PPU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak 2019. Yaitu, penggabungan Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif dalam satu hari pemilihan.
"Khusus Pilkada Serentak tahun 2018 akan diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Harus berjalan semakin baik," tutur Ahmad, diberitakan Kantor Berita Pemilu.
Hasil pengawasan DPD RI terhadap Pilkada 2017 mencatat beberapa permasalahan penting. Antara lain, terkait regulasi yaitu penyusunan beberapa PKPU mengalami inkonsistensi. Serta, cuti bagi petahana yang berakhir tiga hari sebelum masa tenang. Hal itu dipandang masih memiliki dampak pada potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk mempengaruhi proses pemilihan.
Sedangkan untuk aspek operasional, permasalahan yang muncul adalah pencairan anggaran di berbagai tempat yang mengalami keterlambatan, validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan penggunaan surat keterangan untuk memilih masih bermasalah. Selain itu, pemahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugasnya di sejumlah daerah masih belum seragam.
Distribusi logistik yang masih belum optimal terutama pada daerah- daerah kepulauan, daerah terluar dan terpencil, masih ada pemungutan suara ulang di beberapa daerah, dan beberapa temuan lama seperti adanya politik uang (money politic), politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gangguan keamanan dan letupan ekses dalam Pilkada Serentak 2017 terjadi di beberapa daerah di Papua Barat dan Papua.
"Hasil pengawasan DPD RI dapat dijadikan acuan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu agar dapat bekerja lebih baik lagi, dan Komite I mendukung dan mengapresiasi semua tahapan dan program-program strategis yang mendukung pelaksanaan pilkada nanti," terang Ahmad.
Hadirjuga dalam rapat kerja tersebut adalah Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani, para Anggota Komite I; Ketua KPU, Arief Budiman, beserta para anggota KPU; dan Anggota Bawaslu, Mochammad Affifudin.
[ald]
