Penolakan yang terus dilakukan oleh delegasi parlemen Myanmar terhadap resolusi kemanusiaan untuk etnis Rohingya di Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38 di Manila, Filipina, membuat ketua delegasi parlemen Indonesia, Fadli Zon naik pitam.
Fadli kemudian meminta kepada Presiden AIPA Pantaleon Alvarez untuk meniadakan seluruh perbincangan terkait isu politik dalam forum tersebut. Ia juga mengkritik kecilnya peran ASEAN dan AIPA dalam penyelesaian konflik dan masalah kemanusiaan di Myanmar.
"Kami kecewa dengan sikap delegasi parlemen Myanmar. Sikap tertutup mereka telah menjadi ‘stumbling block’ (batu sandungan) dalam sidang AIPA. Jadi pada Sidang AIPA kali ini tak ada pembicaraan isu-isu bidang politik kecuali sesuai atas permintaan Indonesia harus memasukkan agenda krisis kemanusiaan Rohingya," ujar Fadli sebagaimana keterangan tertulisnya, Minggu (17/9).
Fadli beralasan bahwa isu kemanusiaan di Rakhine, Myanmar sangat krusial dan fundamental bagi Indonesia karena menyangkut nilai yang bersifat universal. Sehingga, AIPA tidak elok jika meneruskan perbincangan tentang isu-isu politik lain, sementara isu kemanusiaan ini ditinggalkan.
"Jadi, kita menunggu Myanmar untuk membuka diri dulu sebelum meneruskan perbincangan mengenai isu-isu politik lain," terang Wakil Ketua DPR RI itu.
Namun demikian, demi menghormati tuan rumah Filipina, yang telah melayani dan menjadi moderator yang baik dalam pertemuan kali ini, delegasi Indonesia tidak keberatan jika AIPA meneruskan agenda perbincangan dalam bidang-bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial dan organisasi.
"Tapi khusus untuk bidang politik, sikap kami tegas, tidak boleh ada pembicaraan apapun sampai delegasi Myanmar mau membahas isu kemanusiaan tadi," tegasnya.
Fadli menjabarkan, proses pengambilan keputusan dalam Sidang AIPA menggunakan sistem konsensus. Artinya, jika ada satu negara keberatan terhadap sebuah topik atau isu, maka topik atau isu tadi harus di-drop dari agenda, karena tidak terjadi konsensus.
Indonesia memandang aturan semacam ini ke depannya perlu ditinjau kembali, karena memiliki lubang besar. Akibat penolakan delegasi parlemen Myanmar atas proposal kemanusiaan Indonesia, sidang AIPA ini hampir deadlock.
"Indonesia ingin mengingatkan jika ASEAN dan AIPA seharusnya tidak menjadi organisasi arisan semata. Asia Tenggara tak akan maju jika organisasi regionalnya tidak mereformasi diri dan mengambil peran yang lebih responsif," jelas wakil ketua umum Partai Gerindra itu.
"Kecilnya peran ASEAN dan AIPA dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar mencerminkan ketertinggalan itu," pungkasnya.
[ian]
