APA yang akan dikatakan Zulkifli Lubis mengetahui kondisi lembaga yang awalnya bernama BRANI (Badan Rahasia Negara Indonesia) dan sekarang bernma BIN. Tentu rasa kecewa akan dia ucapkan bahkan bisa jadi marah semarah-marahnya.
Satire intel melayu terhadap para pemegang data rahasia ternyata bukan isapan jempol belaka.
Kita pasti masih ingat dengan Ketua Umum Komunitas Banteng Muda, Banyu Biru. Tim pemenangan Jokowi-JK itu pernah mengunggah SK pengangkatannya sebagai anggota BIN di sosial media. Publik heboh dengan sikap pamer yang seharusnya tidak dilakukan seorang anggota BIN.
Soetiyoso bereaksi dan Banyu Biru yang merupakan anak politisi PDIP Eros Djarot akhirnya membuat surat pengunduran diri. Kita bisa memberi catatan kinerja BIN sangat jauh dari kata Professional, satire intel melayu sangat tepat dilayangkan pada lembaga itu, sungguh sangat disayangkan.
Pertemuan kepala BIN, Kapolri, dan politisi yang bocor ke publik merupakan aib terbaru BIN. Terlepas rumor isi pembicaraan yang beredar tidak benar akan tetapi sekali lagi kita disuguhi keamatiran lembaga intelijen tersebut. Bukan bermaksud melecehkan akan tetapi peninggalan Orba bagi intelijen sebaiknya dibuang.
Intelijen negara dalam hal ini BIN hanya memiliki atasan Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Bila Kepala BIN membicarakan politik, terutama politisi daerah maka Presiden harus mengevaluasi kinerjanya. Publik pantas curiga walaupun tak ingin menuduh terlalu jauh.
Klarifikasi BIN semakin menambah catatan buruk lembaga itu setelah sebelum mereka mengklarifikasi terkait penyadapan telpon SBY-Ketua MUI. Padahal BIN sejatinya tidak berurusan dengan hal-hal yang demikian. Satire intel melayu terhadap BIN adalah penurunan marwah lembaga.
BIN harus kembali ke khittahnya, tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun. BIN tidak berproyeksi memenangkan calon kepala daerah bahkan capres sekalipun. BIN jangan mau dijadikan 'boneka' penguasa atau siapapun yang dekat dengan kekuasaan. Khittah BIN adalah lembaga pengumpul dan pengolah data yang memberikan masukan bagi kepala negara.
Era globalisasi ini menghendaki BIN dapat berperan lebih professional, bukan hanya soal keamanan negara akan tetapi BIN harus mampu menjadi rujukan negara dalam mengambil kebijakan cerdas. Sudah tidak zamannya lagi BIN mengawasi dan curiga pada rakyat kecuali KPK dan lembaga penegak hukum membutuhkan bantuan guna menangkap koruptor.
BIN di bawah pemerintahan Jokowi memang sangat kacau, mulai dari pemilihan anggota yang tak selektif hingga melakukan klarifikasi melalui media. Sungguh BIN harus di evaluasi bahkan revolusi mental dan struktural urgen dilakukan. Budi Gunawan harus berani undur diri agar nama baik Jokowi tetap terjaga.
Jokowi harus bersikap tegas bila Budi Gunawan tak mau mengakui kesalahannya, sanksi pemecatan menurut pandangan saya pantas dilakukan, kecuali pertemuan di rumahnya atas instruksi Jokowi. Bila pertemuan itu atas instruksi Jokowi sebagai presiden maka publik pun pantas mengevaluasi kedudukan Jokowi.
DPR RI sebaiknya memanggil kepala BIN untuk klarifikasi terkait rumor yang beredar. Kita tak ingin marwah BIN hancur karena oknum, BIN bukan milik presiden atau parpol pemenang pemilu akan tetapi milik rakyat Indonesia. Kita berharap BIN tetap lembaga kredible dan bukan kumpulan intel melayu.
[***]
Don ZakiyamaniKetua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam
