. Wacana pemindahan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disambut masyarakat Provinsi Lampung.
Beberapa bulan terakhir komponen masyarakat Lampung lintas sektoral yang berasal dari akademisi, legislator pusat dan daerah, organisasi profesi, aktivis, jurnalis hingga berbagai organisasi kemasyarakatan melakukan riset serius.
Bahkan, sebuah bahan kajian berjudul "Lampung Sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia" telah dihasilkan dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kota Bandar Lampung medio Agustus 2017.
Kamis kemarin (14/9), delegasi masyarakat Lampung menemui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan guna melaporkan serta meminta dukungan dan memohon arahan terkait rekomendasi FGD bahwa Lampung siap menjadi pusat pemerintahan RI.
"Bila gagasan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo hendak diimplementasikan, Lampung mampu menunjang visi-misi dari negara," ujar Ketua Yayasan Alfian Husin yang menjadi inisiator FGD, Andi Desfiandi kepada wartawan usai bertemu Zulkifli di Komplek Parlemen, Jakarta.
Doktor lulusan Unpad Bandung tersebut menjelaskan, Lampung memiliki sumber daya dan kesiapan berbagai indikator untuk menjadi ibukota negara. Berdasarkan kajian geopolitik, ekonomi, infrastruktur, telekomunikasi dan informasi teknologi, sosial budaya, planologi dan lintas keilmuan yang telah dilakukan, Lampung diyakini adalah alternatif utama untuk rencana pemindahan ibukota Pemerintahan NKRI.
Terkait indikator aman dari gempa dan bencana, lanjut Andi, kajian mitigasi telah dilakukan oleh tim ahli yang merekomendasikan wilayah timur dari Provinsi Lampung yakni bentangan dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang hingga Mesuji yang aman dari gempa dan bencana.
Mengenai ketersediaan lahan yang hendak dijadikan lokasi pemindahan ibukota, negara melalui Kementerian Kehutanan dan PTPN VII memiliki banyak aset puluhan ribu hektar tanah yang sangat mungkin dikonversi menjadi lahan ibukota, sehingga Pemerintah RI tak perlu keluarkan biaya pembelian tanah hingga dapat meminimalisir konflik dan spekulan tanah.
Kelebihan lain Lampung yang dituangkan dalam kajian adalah bahwa Lampung sangat dekat ke Jakarta dengan ketersediaan konektivitas moda transportasi yang beragam sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang dengan biaya lebih terjangkau. Selain adanya empat bandara komersial plus aset TNI yakni Bandara Radin Inten dai Lampung Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Serai Lampung Barat, Bandara Gatot Subroto di Way Kanan, Lanud Astra Ksetra di Tulang Bawang, juga ditunjang dengan kesiapan Pelabuhan Bakauheni dan Panjang, serta proses pembangunan Jalan Tol dan Kereta Api Trans Sumatera yang akan semakin menunjang sarana transportasi Jakarta-Lampung.
"Jadi wacana ini memang berdasarkan kajian ilmiah, bukan hanya mimpi semata. Kami mengajak kepada semua stakeholder pemangku kepentingan di Lampung yakni para akademisi, pemuka agama, tokoh adat, kepala daerah dan birokrasi pemerintahan, berbagai organisasi kemasyarakatan, pengusaha, jurnalis, politisi dan aktivis untuk bersama-sama berjuang mewujudkan Lampung sebagai Ibu Kota Pemerintahan NKRI!" pungkas Andi Desfiandi.
Saat pertemuan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sempat melakukan sesi foto bersama dan menerima berkas dokumen FGD "Lampung Sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia" sebagai bahan untuk dipelajari lebih lanjut dan berjanji akan mengatur waktu untuk diskusi lanjutan dengan masyarakat Lampung.
"Hari ini saya didatangi teman-teman untuk menyampaikan aspirasi agar Provinsi Lampung dapat menjadi ibukota NKRI. Lampung memang dekat dengan Jakarta, apalagi kalau nanti Jembatan Selat Sunda jadi dan memiliki sarana prasarana prasyarat untuk menjadi ibukota. Saya sebagai putra daerah Lampung mendukung aspirasi teman-teman tersebut," tegas Zulkifli.
Sebelumnya, delegasi tokoh Lampung sempat menemui secara informal Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin yang berasal dari Dapil Lampung dan berbincang santai di ruangan rapat Komisi III DPR menyampaikan kesiapan Lampung menjadi pusat pemerintahan RI.
Untuk diketahui, beberapa negara di berbagai belahan dunia telah berhasil melakukan pemindahan ibukota ke daerah baru sehingga mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warganya.
Berikut daftar nama tokoh Lampung yang bertemu dengan Ketua MPR: Dr. Andi Desfiandi (Ketua Yayasan Alfian Husin); KH. Soleh Badjuri (Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung); Dr. Hasan Basri (mantan Rektor Universitas Tulang Bawang/ UTB); Yuliansyah, Ph.D. (akademisi FH Unila); Ary Meizari (Ketua KADIN Lampung); Muzzamil (Direktur CEDPPIS); Davit Kurniawan (Direktur DJ Corp); Ahmad Muslimin (Ketua KPW PRD Lampung); Dedy Rohman (aktivis 1998); Joni Fadli (pegiat HAM); Ferry Mulyadi (jurnalis); dan Ricky Tamba (Wasekjen ProDEM/aktivis KGM Lampung).
[rus]
