Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas menolak Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan pemerintah melalui Bank Indonesia sejak Agustus 2014 lalu.
Presiden Aspek Indonesia yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, Mirah Sumirat, dalam konferensi persnya hari ini (Kamis) di kantor LBH Jakarta, mengatakan bahwa dampak GNNT akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri.
"Kondisi ini sangat ironis di saat masih ada 7,7 juta pengangguran justru pemerintah sendiri yang mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru," ujarnya.
Pada Oktober 2017 mendatang, GNNT akan menyasar industri jalan tol di mana pemerintah memberlakukan 100 persen gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik. Diperkirakan ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin.
"Pertanyaannya, mengapa pemerintah memaksakan pemberlakukan GNNT?" ujar Mirah.
Menurutnya, patut diduga GNNT ini tidak terlepas dari aksi korporasi perbankan yang ingin menarik dana sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara mudah. Cara termudah bagi korporasi perbankan adalah meminta dukungan kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan bisnis perbankan.
"GNNT adalah produk lobi korporasi perbankan kepada pemerintah," tegas Mirah.
Hal ini, kata dia, dapat terlihat saat pencanangan GNNT oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014 yang lalu, di mana pemain utama GNNT di awal adalah tiga bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI.
Bentuk lobi korporasi perbankan kepada pemerintah (pusat dan daerah) juga terlihat jelas saat pencanangan GNNT yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia.
"Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan GNNT, termasuk pengguna jalan tol tidak membutuhkan transaksi non tunai/elektronik di gardu tol otomatis (GTO)! GNNT dan GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan mengabaikan hak rakyat," tegasnya.
Menurutnya, jelas terlalu mengada-ada jika target pemberlakuan transaksi non tunai hanya 'mudah, aman dan efisien' karena toh selama ini masyarakat sudah menggunakan uang tunai dalam setiap transaksinya.
"Yang diperlukan rakyat adalah jaminan lapangan pekerjaan yang layak dan upah yang maksimal agar setiap rakyat dapat memiliki kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," tegasnya.
[wid]
