Bendaharawan Loyo, Ditjen Pajak Jadi Ketiban Pulung

Menteri Keuangan (Men­keu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memaksimalkan pengawasan terhadap bendaharawan pemerintah. Sebab, peneri­maan pajak dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tergo­long kecil, kurang dari 8 persen terhadap total penerimaan perpajakan pada 2015 dan 2016 lalu.

Dalam tugasnya, Ani-panggilan akrab Sri Mulyani mengatakan, seharusnya, ben­daharawan pemerintah menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, ada PPh 22 dan 23, juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari belanja barang dan belanja modal yang dikeluar­kan pemerintah. Namun, dia menduga, kinerja bendaha­rawan tidak optimal.

"Sering dalam belanja negara ini bendaharawan tidak meng­umpulkan pajak. Bahkan tidak menyetor dan itu bisa terjadi karena mungkin bendaharanya tidak tahu, tidak paham aturan dan peraturan. Juga bisa saja dia tidak patuh. Dia kumpul­kan tetapi tidak disampaikan atau tidak disetor," katanya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP Kementerian, Lembaga dan Daerah di Jakarta.

Dalam catatannya, lanjut­nya, penerimaan dari pelak­sanaan APBN hanya Rp 84 triliun atau 7,9 persen dari total penerimaan perpajakan pada 2015. Lalu, mencapai Rp 86 triliun atau 7,8 persen dari total penerimaan perpajakan 2016. Jumlah tersebut sangat kecil.

Ani mengatakan, akibat pe­nyetoran dan pelaporan pajak terkendala di bendaharawan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak ketiban pulung, harus berupaya keras mengumpulkan pajak terkait. Padahal, semes­tinya pengumpulan pajaknya lebih mudah sebab sesama pemerintah.

Ke depan, Ani ingin dicipta­kan sistem agar upaya aparat pajak dalam memungut pajak dari pelaksanaan APBN bisa seminimal mungkin, tapi den­gan hasil semaksimal mung­kin.

"Saya tidak ingin lagi aparat pajak katakan 'Bu, saya informasi dari bendaharawan saja nggak dapat.' Makanya pegawai (pajak) sibuk cari pajak dari APBN dan APBD, bu­kannya ekstensifikasi di luar," tuturnya.

Selain meminta meningkat­kan pengawasan, bekas Dirut Bank Dunia itu juga meminta, APIP memantau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) ataupun Badan Layanan Umum (BLU).

"APIP harus bisa menga­wasi apakah tarif sesuai level pelayanan dan apakah uang yang digunakan itu kembali untuk memperbaiki pelayanan. Karena bisa jadi uang yang didapat justru untuk tambah gaji," tegasnya.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan, meski belanja negara sudah meningkat, porsi penerimaan pajak dari kegiatan APBN tercatat tetap bahkan cenderung menu­run. Pada 2012 lalu, porsinya hanya 68 triliun atau sekitar 8 persen terhadap total peneri­maan pajak.

"Penerimaannya (dari kegiatan APBN) masih sama sekitar 8 persen. Stabil bahkan cenderung alami penurunan. Peranannya (belanja) semakin besar, tetapi kontribusi ke pa­jaknya seolah-olah menurun terhadap kontribusi peneri­maan nasional," katanya.

Bahkan, sekalipun transfer ke daerah dan dana desa terus meningkat secara signifikan, penerimaan pajak dari pelaksanaan APBD pun masih ke­cil. "Dulu itu sekitar 2,26 persen, sekarang hanya 3,6 persen. Tidak ada kenaikan signifikan meskipun jumlah transfer daerahnya signifi­kan," ujarnya. ***