Semua pihak diimbau untuk tidak mewacanakan pencabutan izin RS Mitra Keluarga Kalideres sebagai sanksi atas kasus kematian bayi Tiara Debora.
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto mengatakan bahwa sanksi pencabutan rumah sakit justru akan lebih merugikan masyarakat, utamanya anak-anak.
"Kalau ada sanksi, tetap harus mengedepankan kepentingan anak-anak dan pasien anak yang membutuhkan bantuan dari tim medis di RS Mitra Keluarga Kalideres tersebut," ujar Kak Seto kepada wartawan, Rabu (13/9).
Menurutnya, harus ada pertimbangan matang sebelum sebuah sanksi berat dijatuhkan. Pertimbangan itu juga harus dilihat dampak adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh sebuah rumah sakit.
Lebih lanjut, Kak Seto mengurai bahwa tidak adanya peraturan pemerintah yang baku, membuat banyak rumah sakit yang memiliki peraturannya masing-masing. Sehingga, tiap rumah sakit memiliki kebijakan sendiri dan melakukan sesuai peraturan yang sudah diatur secara internal.
"Masalahnya, saat ini RS itu belum punya peraturan pemerintah yang baku," lanjut psikolog itu.
"Kalau punya alasan untuk melakukan yang terbaik sesuai peraturan yang ada, kita nggak bisa apa-apa. Artinya, harus melibatkan penanggung kepentingan anak, orangtua jangan sampai terlambat membawa anak ke rumah sakit dan rumah sakit mengedepankan koordinasi," pungkasnya.
[ian]
