Berita

Freeport/Net

Politik

MAI: Peminta Saham Freeport Bukan Masyarakat Adat, Tapi Elit Lokal

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 | 12:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masyarakat Adat Independen (MAI) menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang berhasil memaksa PT Freeport menjalankan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan kewajiban divestasi 51 persen.

"Terima kasih, dalam kurun waktu 6 bulan telah memaksakan perusahaan agar patuh pada prosedur yang berlaku di Indonesia," terang Ketua MAI Servina Magal dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (13/9).

Lebih lanjut, MAI yang merupakan wadah korban Freeport yang terdiri dari Suku Amungme dan Kamoro memastikan bahwa tidak pernah ada masyarakat suku adat yang meminta pembagian saha Freeport. Menurutnya, mereka yang mengatasnamakan masyarakat suku di sekitar Mimika, sejatinya murni para elit lokal.


"Bukan masyarakat yang menderita seperti kami. Maka itu kami menolak seluruh permintaan saham yang mengatasnamakan masyarakat adat," terangnya.

Servina memastikan bahwa MAI dan masyarakat suku adat lain tidak pernah menyampaikan permintaan bagi saham tersebut. Sebab, urusan itu merupakan ranah urusan pemerintahan.

"Yang kami perlukan adalah adanya keberpihakan negara pada ruang hidup yang telah rusak dan tercemar," jelas Servina.

Selain itu, MAI meminta agar pemerintah tegas terhadap Freeport. Jika perusahaan asal Amerika Serikat itu melanggar kesepakatan, maka tambang harus ditutup.

"Perlu ada juga audit secara menyeluruh selama proses divestasi," tegasnya.

Lebih lanjut, MAI mengundang secara terbuka Joko Widodo dan Jonan untuk bertemu masyarakat adat pemilik hak ulayat yang menjadi korban Freeport.

"Mari turun ke Timika bertemu secara khusus korban Freeport," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya