Berita

Menaker M. Hanif Dhakiri

Menaker Ajak Stake Holder Ubah Basis Pembangunan Dari SDA Ke SDM

SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 | 17:59 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengajak stake holder atau pemangku kepentingan di Indonesia untuk mengubah basis pembangunan dari mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) beralih ke pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Saya senang forum ini membahas soal human capital/human resources atau SDM dan semacamnya. Saya ingin mendorong transformasi pembangunan kita dari SDA ke SDM," kata Menaker saat memberikan sambutan di acara Indonesia Career Center Network Summit 2017 di Bogor, Selasa (12/9).

ICCN Summit sendiri merupakan acara tahunan, sekaligus kesempatan bagi para pengelola pusat karir, pemerhati karir/SDM dan pengelola kewirausahawan dalam lingkup perguruan tinggi, konselor karir profesional, trainer pengembangan SDM, dan para peneliti "trace study" untuk saling berbagi informasi, bersilaturahmi dan bekerja sama.


Menurut Menaker, saat ini konsep pembangunan di Indonesia sudah tidak bisa lagi mengandalkan SDA. Pasalnya, SDA itu sangat terbatas dan jika terus dieksploitasi maka akan merusak lingkungan.

"Kalau kita masih mengandalkan SDA efeknya bukan hanya merusak lingkungan namun juga menciptakan ketidakadilan antar generasi. Sudah saatnya kita bergeser. Jangan seperti pola pikir penjajah yang hanya melihat sesuatu dari SDA-nya atau kekayaan alamnya," katanya.

Namun, menurut Menaker, saat ini Indonesia memiliki tantangan yang besar jika ingin menjadikan SDM sebagai dasar pembangunan. Pasalnya, angkatan kerja di Indonesia masih didominasi lulusan berpendidikan rendah.

"Cuma pertanyaannya bahan baku SDM kita seperti apa? Angkatan kerja kita ada 131 juta orang. 60 persem nya lulusan SD-SMP sedangkan sisanya lulusan SMA hingga perguruan tinggi," ujar Hanif.

Untuk itu, guna mendorong angkatan kerja yang 60 persen agar menjadi SDM yang memiliki daya saing maka perlu dilakukan penguatan akses dan mutu pelatihan kerja atau vocational training.

Vocational training jelas Menaker, memiliki empat konsep dasar. Pertama, providernya pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kedua, perusahaan dengan keberadaan training center. Ketiga, lembaga pelatihan kerja swasta. Keempat pemagangan berbasis jabatan.

"Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan pemagangan berbasis jabatan bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Konsep pemagangan ini beda dengan yang lama. Dulu kepala sekolah menitipkan siswanya ke perusahaan. Di sana mereka pada akhirnya hanya disuruh bikin kopi atau foto copi. Bukannya membantu tapi malah mengganggu pekerjaan," kata Hanif.

Di pemagangan berbasis jabatan ini, peserta magang akan didampingi instruktur yang sesuai dengan jabatannya. Misalkan magang di bagian kasir maka instrukturnya kasir, teknisi ya teknisi, ahli ya ahli.

"Jadi tidak asal menempatkan lalu dibiarkan."

Skema vocational training ini, tambah Hanif, terus didorong oleh Pemerintah agar angkatan kerja baik lulusan SD-SMP maupun angkatan kerja baru lulusan SMA-Perguruan Tinggi bisa masuk ke pasar kerja sehingga pembangunan Indonesia bisa mengandalkan SDM yang berdaya saing.

ICCN Summit 2017 dihadiri 230 pengelola pusat karir dari berbagai perguruan tinggi dan pemerhati karir/SDM di Indonesia. Pembicara kunci pada acara ini, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri dan Mr Ryan Ang Kwok Peow dari National University of Singapore (NUS). Sebelumnya acara dibuka secara resmi oleh Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto. [wid]


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya