Pelaksana Tugas Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Heru Matador menggelar rapat Revisi Permendagri 49/2010 tentang Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing, dan Permendagri 50/2010 tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
Rapat diselenggarakan Direktorat Kewaspadaan Nasional di Situation Room, Gedung F, Kemendagri. Dalam kesempatan tersebut, Direktorat Kewaspadaan Nasional mengundang peserta rapat antara lain dari unsur internal dan stakeholder terkait.
Menurut Heru, revisi perundangan bertujuan untuk mensosialisasikan dan menyamakan persepsi pemahaman tentang Revisi Permendagri 49/2010 tentang Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing, dan Permendagri 50/2010 tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
Revisi permendagri, kata Heru, harus mencakup semua isi dan permasalahan orang asing, lembaga asing, dan tenaga kerja asing serta wacana pengungsi sehingga dalam aturan yang baru dapat menghindari celah regulasi.
"Perlu mengamanatkan pembentukan tim koordinasi atau tim terpadu lintas instansi terkait di daerah guna melakukan pemantauan orang asing, lembaga asing, dan tenaga kerja asing (TKA) pada tataran operasional," jelasnya, Selasa (12/9).
Kepala Subdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Masykur menambahkan, rapat revisi permendagri merupakan proses penting secara internal. Guna mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif dalam mengakomodir permasalahan serta aturan yang sudah ada.
"Sehingga regulasi yang sudah direvisi dapat menjawab permasalahan dan berjalan efektif serta implementatif," imbuhnya.
[wah]
