Usai dilantik sebagai anggota DPR RI menggantikan Putu Sudiartana pada 24 Agustus lalu, anggota Fraksi Demokrat DPR RI Putu Supadma Rudana (PSR) gencar menemui konstituennya di Bali.
Hal itu dilakukan untuk menyerap aspirasi rakyat dan memberi dukungan kepada masyarakat, diantaranya petani.
Moment HUT ke-16 partai Demokrat yang jatuh pada 9 September lalu dimaknai PSR dengan turun menemui para petani di pulau Dewata. Menurutnya, selama ini mereka sering mengeluh. Padahal pertanian Bali saat ini masih menjadi andalan ekonomi Pulau Dewata.
"Di Bali untuk pekan ini saya memilih turun menemui petani. Karena suara petani begitu nyaring dan tulus, apa masalah-masalah yang terjadi di bawah akan terungkap semua dan disinilah kami hadir mencari solusi petani," jelas PSR dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (12/9).
"Sebagai anggota Dewan, saya harus sering turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan harapannya bisa diperjuangkan di DPR," sambung PSR yang menargetkan menemui konstituen di 50 titik sampai enam pekan ke depan.
Politikus asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud Gianyar ini menyebutkan, pertanian Bali menjadi kekuatan nusantara. Bali memiliki kawasan Subak Jatiluwih di Kabupaten Tabanan, yang selama ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Bali, namun juga multifungsi.
Selain sebagai bentuk melestarikan adat dan budaya, pertanian Bali memberikan manfaat ekonomis bagi Bali untuk kepariwisataan.
"Pelestarian lingkungan dengan konsep "Tri Hita Karana" (keseimbangan dan keharomonisan dalam kehidupan)," imbuhnya.
Dikatakan SPR, pertanian Bali dengan konsep "Subak" (organisasi dan sistem pengairan), dan mendapatkan pengakuan dunia sebagai Warisan Budaya Dunia dari UNESCO (United Nastions Education, Scientific and Culture Organization) harus terjaga dengan baik.
Kata dia, saat ini ada beberapa masalah yang dihadapi petani di Bali. Mulai dari alih fungsi lahan pertanian, akibat regulasi yang tidak berpihak kepada petani. Kemudian fasilitasi untuk para petani yang masih tidak maksimal oleh pemerintah, terutama saat penjualan hasil produk pertanian.
"Di samping juga masalah pajak tanah yang mencekik leher. Ini masalah-masalah yang kami dapatkan ketika terjun di Bali. Kita akan segera koordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait," kata PSR yang juga Ketua Permuseuman Indonesia itu.
Dia juga mengatakan, kader Demokrat harus harus hadir di tengah rakyat yang sedang membutuhkan solusi.
Agggota Komisi III DPR RI ini tidak ingin perayaan HUT Partai Demokrat hanya diwarnai aksi- aksi turun ke masyarakat dengan cara instan.
Bagi dia, HUT Partai Demokrat dijadikan moment untuk evaluasi program partai dan totalitas kader bersama rakyat secara berkelanjutan.
"Tagline Demokrat hadir memberi solusi, bantu rakyat dan kawal pemerintahan sangat tepat disampaikan Ketua Umum Demokrat Pak SBY. Ini moment tepat untuk lebih cepat berbaur dengan rakyat dan menyambung komunikasi lebih baik lagi untuk menyerap aspirasi mereka,†katanya.
[sam]
