RS Mitra Keluarga Kalideres Menghina Negara

Kasus bayi Tiara Debora yang meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres-Jakarta menunjukkan ada unsur penghinaan terhadap negara.

Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, mengatakan, pelayanan pendidikan dan kesehatan rakyat dijamin UUD 1945 dan merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Artinya, semua fasilitas kesehatan (faskes) yang berdiri di Indonesia, baik yang dibiayai APBN maupun swasta, wajib melayani warga negara Indonesia yang sakit karena negara lewat sistem jaminan sosial sudah menanggung biaya yang harus dikeluarkan faskes.

"Jika ada faskes, termasuk rumah sakit, menolak pasien apalagi yang sudah kritis hanya karena uang atau takut pasien tersebut tidak mampu membayar, faskes itu bukan hanya tidak patuh terhadap konstitusi tetapi juga menandakan tidak percaya dan menghina eksistensi negara," ujar Fahira Idris, dalam keterangan persnya, Selasa (12/9).

Kementerian Kesehatan, sebagai institusi yang ditugasi rakyat menjamin berjalannya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, harus memperkarakan secara hukum rumah sakit yang mengingkari konstitusi dan eksistensi negara dalam menjamin derajat kesehatan warga negaranya.

"Saya minta dengan tegas, Menkes segara perkarakan rumah sakit ini ke jalur hukum secepatnya. Selain diduga kuat melanggar UU, tindakan rumah sakit yang menunda merawat pasien karena uang adalah bentuk pembangkangan terhadap negara. Jangan ada bayi Debora yang lain," kata anggota DPD asal DKI Jakarta itu.

Dia menambahkan, kejadian yang menimpa bayi Debora juga harus jadi momentum bagi Pemerintah untuk mengubah mindset yang masih menganggap kesehatan sebagai pelayanan berbasis ekonomi.

"Artinya, pelayanan kesehatan harus dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia dengan kelas ekonomi apapun. Pemerintah harus tegas kepada faskes dan rumah sakit, terutama swasta,. Jika mereka hanya mengedepankan keuntungan, lebih baik izinnya dicabut saja," pungkas Fahira. [ian]