Berita

Dahnil-Novel-Haris

Hukum

Sudah Lima Bulan, Penuntasan Kasus Penyerangan Novel Masih Gelap

SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 | 00:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sudah genap lima bulan sejak Novel Baswedan mendapat serangan berupa penyiraman air keras ke bagian wajahnya setelah shalat subuh pada 11 April 2017 lalu.

Tapi sampai saat ini pihak Kepolisian belum juga berhasil menangkap pelaku.

"154 hari atau 5 bulan kasus Novel Baswedan berlalu. Semakin membuat kami pesimis Polisi punya itikad baik mau menuntaskan kasus ini," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, (Kamis, 11/9).


Bagi Dahnil, lamanya penuntasan kasus penyerangan Novel Baswedan bukan masalah kesulitan teknis penyidikan. "Tapi, diduga lebih karena masalah itikad baik kepolisian mau menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan," ucapnya.

Apalagi, merujuk pada kasus-kasus yang diduga melibatkan pihak yang memiliki kekuasaan politik atau "pemilik Senjata", Polisi seringkali kesulitan menyelesaikan kasus tersebut. Pun demikian dengan kasus Novel ini.

Karena itulah, Dahnil meminta Presiden Jokowi terlibat langsung mendorong dan mengawal penuntasan kasus ini melalui pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Anggotanya adalah individu-individu yang kredibel dan independen, yang bisa melakukan asistensi dan pengawasan kerja pro-justisia yang dilakukan pihak kepolisian.

"Bila tidak terus terang, kasus ini akan serupa dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung dituntaskan," ungkap Dahnil, yang beberapa waktu lalu menemui Novel di Singapura bersama aktivis Kontras, Haris Azhar.

Kesediaan dan ketidaksediaan Presiden Joko Widodo membentuk TGPF, lanjut Dahnil menambahkan, menjadi batu uji bagi komitmen beliau dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. "Dimana, justru saat ini ada fakta keadilan hukum dan pemberantasan korupsi memasuki era kegelapan," tandas Dahnil. [zul]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya