Pemerintah Harus Tambah Alokasi Anggaran BPOM

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar menambah alokasi anggaran untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Presiden Joko Widodo pada 9 Agustus lalu menandatangani Perpres 80/2017 tentang BPOM dengan salah satu amanatnya penambahan Satuan Organisasi Tata Kerja baru dan juga pembentukan kantor BPOM di tingkat kabupaten/kota.

"Saya kira SOTK baru itu sangat penting. SOTK itu adalah deputi bidang penindakan. Selama ini, BPOM lambat bertindak karena harus berkoordinasi dengan instansi lain. Dengan adanya deputi bidang penindakan ini diharapkan BPOM lebih cepat dalam menangani persoalan obat, makanan, dan kosmetik di Indonesia," jelas Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay kepada redaksi, Jumat (8/9).

Komisi IX menilai bahwa pembentukan kantor BPOM di kabupaten/kota sangat penting. Sebab, balai-balai POM yang hanya ada di ibu kota provinsi belum cukup efektif mengawasi seluruh kabupaten/kota yang ada. Hal itu sangat dirasakan terutama di provinsi yang jumlah penduduknya banyak dan wilayahnya sangat luas.

"Ketika pembahasan anggaran dengan BPOM kemarin, kepala BPOM menjelaskan bahwa belum ada anggarannya. Jika itu betul, pembentukan SOTK dan kantor baru itu diperkirakan tidak bisa berjalan maksimal," kata Saleh.

Untuk itu, Kementerian Keuangan dan Bappenas diharapkan memberikan perhatian khusus kepada BPOM. Sebab, penguatan peran BPOM bisa dijadikan prioritas pemerintah.

"Perlindungan warga negara dalam mengkonsumsi obat dan makanan harus benar-benar diutamakan," ujar Saleh.

"Dalam rapat kemarin, kami merekomendasikan agar BPOM segera membicarakan persoalan ini dengan kemenkeu dan bapenas. Mudah-mudahan ada hasilnya. Masih ada waktu sebelum APBN 2018 ditetapkan," imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. [wah]