Terbitnya sertipikat hak guna bangunan (HGB) seluas 31,2 hektare atas nama PT Kapuk Naga Indah yang super cepat, dinilai Ketua Umum LSM FAKTA Anhar Nasution telah melanggar aturan. Sertipikat itu diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.
Menurut anggota Panja Pertanahan Komisi II DPR 2004-2009 ini, penerbitan HGB di atas 5.000 meter persegi harus terlebih dahulu mendaÂpatkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Pemda DKI yang dilengÂkapi dengan hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan setempat.
Selain itu, tegas Anhar, setiap penerbitan sertipikat harus pula dilengkapi berbagai perÂsyaratan ketat dengan advice planning/RUTR/RT-RW dari Pemda DKI, serta dilampiri akta Perjanjian Pemberian HGB di atas HPL dengan investor serta persyaratan lain yang berlaku.
Karenanya, Anhar menilai penerbitan HGB 31,2 Ha di Pulau D jelas ilegal. "Kasus penerbitan sertipikat HGB seluas 31,2 Ha melanggar ketentuan. Ditambah lagi kasus pulau pulau reklamasi tengah dalam status moratorium," jelasnya.
Kasus ini, lanjut Anhar lagi, juga mencerminkan buruknya koordinasi para pembantu presiden, karena Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak menyetujui proyek reklaÂmasi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sudah mengeluarkan moratorium, sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru menerbitkan sertipikat pulau reklamasi.
Kasus reklamasi sudah membuat dipenjaranya Dirut Agung Podomoro dan anggota DPRD DKI. Anhar mencuriÂgai, ada kongkalingkong di balik penerbitan sertipikat tak wajar itu. "Jika kita kalikan harga per meternya mencapai Rp 100 juta rupiah per meter persegi, maka angka yang didapat developer mencapai Rp 31,2 triliun," jelasnya.
Menurut Anhar, jika serÂtipikat itu diagunkan kepada pihak ketiga, anggap saja yang disetujui hanya 50 persen, berapa uang yang didapat pengembang sebelum bangunan di atas lahan itu dibangun.
Selanjutnya, tanya Anhar, apakah seorang Kepala Kantor BPN Jakarta Utara yang noÂtabene eselon tiga yang baru menjabat berani menerbitkan surat itu? "Jangan-jangan ada tekanan," kata Anhar.
Untuk itu, dia meminta Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN bertanggung jawab atas terbitnya sertipikat pulau reklamasi ini. Mencermati kasus yang terlalu berani ini, Anhar juga mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan terkait penerbitan sertipikat, terutama penerbitan sertipikat HGB seluas 31,2 hektar di pulau reklamasi, karena telah mencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat. ***
