. Wacana impor gas alam cair (liquified natural gas/LNG) untuk menutup tingginya harga gas LNG domestik bukan menjadi solusi dalam mendorong pertumbuhan industri di tanah air.
Pengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio menilai jika ingin meningkatkan pertumbuhan industri, pemerintah perlu membuat patokan harga gas yang stabil dengan membedah dan memperbaiki marjin harga gas yang tinggi ketika sampai ke tangan pelanggan.
Menurut Agus, tingginya harga gas domestik dipengaruhi oleh perusahaan perantara alias trader yang mengambil marjin tinggi.
"Trader gas ini sangat banyak dan punya power sangat besar sehingga sulit ditertibkan. Mudah-mudahan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19/2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui pipa bisa cepat selesai, sehingga harga bisa diturunkan," ujarnya saat workshop bertema 'Efisiensi Gas Industri Tanpa Harus Impor' di Grand Diara Hotel, Cisarua, Bogor, Jawa Barat (Kamis, 7/9).
Agus menambahkan dengan adanya regulasi bagi para trader, pemerintah bisa mengoptimalkan pasokan gas yang sudah ada, sambil terus membangun infrastruktur transmisi dan distribusi gas. Bahkan langkah tersebut bukan hanya mendorong industri dalam negeri berkembang. Para investor yang ingin membangun pabrik di Indonesia juga memiliki kepastian.
"Jangan sampai kebijakan impor gas justru merusak industri migas hulu dan hilir di Indonesia. Tumpang tindih pengaturan niaga gas bumi juga perlu diatur, kalau PGN (Perusahaanb Gas Negara) kerja di hulu dan hilir ya PGN saja jangan malah bersaing antara BUMN, Pertamina/Pertagas, PLN, Pelindo III dengan PGN," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Head of Marketing and Product Development Division PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Adi Munandir menilai persoalan harga gas industri yang tinggi tidak bisa dicarikan solusi mudah dengan membuka keran impor gas. Apalagi tujuannya untuk menurunkan harga produk yang dihasilkan dari industri pengguna gas sebagai penopang energi.
Menurutnya dengan mengimpor gas demi mengejar harga yang murah akan membuat proyek pengembangan lapangan gas di dalam negeri menjadi terhenti.
"Begitu impor LNG dilakukan, maka neraca perdagangan kita berubah bentuknya, menjadi defisit. Hal ini bisa berdampak pada nilai tukar rupiah, inflasi dan sebagainya. Jadi untuk memutuskan impor sebaiknya dilakukan secara hati-hati," ujarnya
Senada dengan Agus, untuk menekan harga gas di dalam negeri, Adi menyarankan agar pemerintah bisa melakukan rasionalisasi biaya distribusi gas dari hulu sampai ke pelanggan yang disalurkan melalui pipa gas.
"Masalah penjualan bertingkat, sampai marjin itu harus dibenahi. Kalau Indonesia terus bergantung pada penyediaan gas bumi dari impor, maka akan berdampak negatif bagi ketahanan energi nasional. Sementara masih ada surplus LNG domestik yang belum memiliki pembeli. Karena itu saya menilai impor gas saat ini belum tepat dilakukan," tutup Adi.
[rus]
