Saat ini, Pemerintah sedang bekerja keras agar Indonesia bisa swasembada pangan. Namun, di tengah usaha itu, lahan pertanian Indonesia justru berkurang drastis akibat banyak dibangun perumahan, pusat perbelanjaan alias mall, dan juga pabrik.
Anggota Komisi IV DPR Oo Sutisna mengaku miris melihat kondisi ini. Dia kuatir, kondisi ini akan membuat cita-cita swasembada pangan terhambat. Akibatnya, dalam pemenuhan pangan, Indonesia akan terus tergantung pada negara lain.
Menurut Oo, setiap tahun, ribuan hektar lahan pertanian beralih fungsi. Celakanya, alih fungsi itu juga banyak terjadi di Jawa Barat, yang merupakan daerah subur.
"Alih fungsi lahan di Jawa Barat ini paling tinggi se-Indonesia. Jumlahnya persisnya saya lupa, tapi yang jelas prosentasenya sangat luar biasa. Sawah-sawah di Jawa Barat berubah menjadi pemukiman, apartemen, dan industri. Lihat saja di Jawa Barat ada Meikarta, Podomoro, dan lain-lain," beber politisi Gerindra ini.
Alih fungsi ini, tambahnya, juga membuat populasi di Jawa Barat semakin padat. Semakin banyak rumah dan apartemen dibangun, semakin banyak pula penduduk yang masuk. Banyak masyarakat luar kini membeli rumah di Jawa Barat.
"Ketika banyak yang pindah ke Jawa, alih fungsi menjadi luar biasa. Industri otomotif masuk, pengembang masuk, dan mereka ini gunakan lahan yang sebenarnya bisa buat cetak sawah baru," tuturnya.
Namun, Oo tidak mau hanya menyalahkan pengembang atas menyusutnya lahan pertanian itu. Baginya, penyusutan ini juga akibat salah atur Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sering berselisih dengan Pemerintah Pusat dalam implementasi otonomi daerah mengenai percepatan produksi pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
"Meski otonomi daerah, harusnya Pemerintah Daerah tetap tunduk pada program nasional untuk pemenuhan pangan masyarakat. Sebab, tidak bisa dipungkiri, areal sawah yang terus menipis ini menjadi masalah sendiri dalam upaya Pemerintah menggenjot swasembada pangan," imbuhnya.
Jika kondisi ini terus terjadi, tambahnya, Indonesia akan terus bergantung pada impor. Usaha swasembada hanya akan menjadi mimpi belaka.
"Lihat saja di sektor buah-buahan kita, masih banyak impor tuh. Jeruk saja masih impor. Padahal negara kita luas," jelasnya.
Pemerintah Pusat, lanjut dia, sebenarnya punya banyak program yang baik untuk peningkatan produksi pangan para petani. Hanya saja, program ini kurang mendapat dukungan di daerah. Banyak daerah yang ogah membangun infrastrutkru pertanian.
"Di Subang misalnya, saya ketemu saluran air jebol. Itu dua bulan lalu sampai sekarang masih belum baik. Kelompok tani sudah usulin, tapi di Kabupaten susahnya bukan main. Padahal air ini kan sangat penting buat sawah. Saya bawa ke Kementan (Kementerian Pertanian), menterinya sudah oke. Sayangnya, Pemkab Subang belum mau juga keluarkan rekomendasi. Walau Pemerintah Pusat dan DPR sudah busa-busa teriak, kalau Pemerintah Daerah kurang peduli, kan susah juga," keluhnya.
Dengan faktor ini, dia tidak heran jika posisi Jawa Barat merosot dalam daerah penghasil padi. Kini, Jawa Barat berada di posisi ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Padahal, dulunya Jawa Barat berada di posisi teratas sebagai penghasil padi terbesar di Indonesia.
Dia juga menuding Pemerintah Daerah tidak peduli dengan lahan pertanian yang hilang akibat pembangunan perumahan.
"Harusnya, setiap lahan yang dibangun pembangunan diganti dengan lahan produktif lain untuk pengembangan pertanian. Cuma, yang jadi problem ini kan di Bupati, Walikota sampai Gubernur yang memberikan izin pengembang tanpa menyediakan lahan pengganti," tandasnya.
[ian]
