Berita

Masinton Pasaribu/Net

Politik

Tantangan Masinton Ke KPK Dibela Ketua Komisi III

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2017 | 22:10 WIB | LAPORAN:

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu yang juga wakil ketua Pansus KPK, Senin (4/9) lalu bikin geger dengan datang ke Gedung KPK sambil membawa koper untuk meminta ditahan.

Banyak pihak yang mengkritik langkah politisi PDIP itu. Namun, di interal Komisi III, Masinton justru mendapat pembelaan. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menganggap, tantangan Masinton ke KPK itu adalah hal yang wajar.

"Sebab, yang bersangkutan sebelumnya telah tiga kali dituduh tanpa bukti dan bahkan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota pansus mendapat ancaman dari Ketua KPK," ucap politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, Kamis (7/9).


Bambang kemudian merinci tiga tuduhan yang menurutnya sudah dialamatkan tanpa bukti kepada Masinton. Pertama, di Pengadilan Tipikor, penyidik KPK penuding enam anggota Komisi III, termasuk Masinton, mengancam Miryam S Haryani untuk mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) kesaksiannya pada kasus e-KTP.

Kedua, dituduh bertemu Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman. Ketiga, dalam melaksanakan tugas konstitusional sebagai anggota Pansus Hak Angket, diancam Ketua KPK akan dikenakan pasal obstruction of justice karena dianggap menghalangi penyidikan perkara yang sedang ditangani komisi antirusuah itu.

"Menurut saya, sikap mendatangi Gedung KPK jauh dari tindakan untuk mencari sensasi ataupun mencari-cari perhatian. Dia hanya ingin tunjukkan, jika memang bersalah dan melanggar hukum, silakan KPK tangkap dan tahan," ucap Bambang.

Sebagai catatan, tambah Bambang, sejak awal Maret 2017 hingga sekarang, tidak ada klarifikasi dari KPK atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke para anggota Pansus. Padahal, baginya, tuduhan anggota Komisi III menekan Miryam dan bertemu Aris Budiman sangat sembrono. Bukan mengklarifikasi, belakangan, KPK malah mengancam semua anggota Pansus Hak Angket akan dipidanakan.

"Saya menangkap kesan, bahwa dia (Masinton) ingin menyampaikan pesan bahwa setiap orang harus punya keberanian dalam bersikap menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kita tentu tidak ingin ada lembaga negara penegak hukum yang merasa dirinya absolut dan satu-satunya pemilik kebenaran," tandasnya. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya