Kerja Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menggali penyimpangan yang terjadi di lembaga anti rasuah harus dipepanjang. Ini mengingta, Pansus KPK belum memperoleh keterangan dari pimpinan KPK terkait sejumlah temuan yang didapat.
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan bahwa selama tiga bulan Pansus KPK bekerja, belum ada kesimpulan kuat yang bisa direkomendasikan. Terlebih, KPK yang kini berusia 15 tahun memerlukan banyak sekali perbaikan demi penguatan pemberantasan korupsi di masa mendatang.
"Kalau menurut saya masih banyak kekurangan dari kerja Pansus, khususnya untuk menginvestigasi hal-hal apa saja yang patut nanti dijadikan bahan rekomendasi," kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (7/9).
Politikus Nasdem ini menyayangkan sikap pimpinan KPK yang tidak kooperatif selama dipanggil Pansus KPK. Alih-alih hadir, pimpinan KPK justru membuat opini bahwa keberadaan pansus adalah ilegal. Padahal, sambungnya, putusan PTUN jelas mengatakan Pansus KPK itu legal.
"Mustinya pimpinan KPK datang saja duduk bersama. Tidak perlu membuat opini di publik seolah olah DPR itu menghambat. Kalau memang tidak ada apa-apa mestinya datang dan bicara, duduk bersama dengan baik untuk kelangsungan KPK ke depan agar makin hebat dan kuat," tegas Sahroni.
Dia berharap perpanjangan kerja Pansus KPK ini bisa disetujui oleh anggota lainnya, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak akan sia-sia.
"Bilamana dibutuhkan untuk mendapatkan hasil rekomendasi yang bagus sebaiknya dilanjutkan," tutup Sahroni.
Sementara itu, anggota Pansus KPK Bambang Soesatyo mengklaim bahwa 80 persen tuga pansus sudah terselesaikan dengan baik. Menurutnya, pansus juga sudah menemukan sejumlah bukti untuk membuat kesimpulan yang akan dibahas dalam rapat Paripurna dan akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Ya menurut saya karena kerja sudah hampir finish hampir 80 persen dan kita sudah meyusun draft rekomendasi dan dua minggu ke depan hanya tinggal mengkonfirmasi dan minta penjelasan dengan KPK setelah itu kita selesaikan tanggal 28," katanya.
Politisi Golkar itu berharap pimpinan KPK dapat memenuhi pemanggilan Pansus KPK sebelum rekomendasi dibawa ke rapat paripurna.
"Jadi saya menghimbau kepada KPK tinggalkan ego dan pikirkan institusi KPK secara keseluruhan, karena kalau individu tidak hadir yang rugi adalah institusi KPK-nya," tandasnya.
Masa kerja Pansus KPK yang terbentuk pada 5 Juni lalu akan berakhir pada 28 September. Hal ini sesuai dengan UU 17/2014 tentang MD3 Pasal 206 bahwa panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
[ian]
