PAN Didukung Tetap Tolak Pembangunan Gedung DPR

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Partai Amanat Nasional (PAN) dapat memperjuangkan pembatalan p‎embangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja luar negeri.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, p‎engajuan anggaran pembangunan gedung baru belum merepsentasikan keputusan bulat seluruh fraksi di parlemen. Beberapa fraksi seperti PAN, PPP, Partai Nasdem, PKS menyatakan penolakannya atas rencana tersebut.  

"Bahkan Fraksi PAN tegas menolak," kata Roy saat melakukan audiensi dengan jajaran Fraksi PAN di Komplek Parlemen, Jakarta (Kamis, 7/9).

Menurutnya, dengan penolakan tersebut, seharusnya pimpinan DPR menghentikan pembahasan anggaran gedung baru DPR di dalam Rancangan APBN 2018.

"Melanjutkan pembangunan gedung baru adalah simbol arogansi dan ketidakpekaan DPR terhadap kondisi masyarakat," jelas Roy.
 
Roy merinci, pembangunan gedung baru bakal menyedot dana APBN sekitar Rp 1 triliun, bukan seperti disampaikan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang menyebut biayanya hanya sekitar Rp 320 miliar.

"Perhitungan IBC yang menggunakan ukuran yang diatur dalam Perpres 73/2011 dan Peraturan Menteri PU 45/PRT/M/2007, serta menggunakan referensi lain yang relevan menunjukkan biaya pembangunan gedung baru bakal menelan anggaran sekitar Rp 950 miliar lebih," bebernya.

Selain itu, kenaikan anggaran kunjungan kerja DPR ke luar negeri tahun 2018 juga tidak menggambarkan kemanfaatan terhadap prioritas DPR.

"Serta menjurus kepada penghambur-hamburan uang negara dan melukai rasa keadilan rakyat," demikian Roy. [wah]