Asosiasi Penyelenggaraan Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) hasil Musyarawah Nasional (Munas) II Asphurindo yang digelar di Hotel Royal Tulip, Bogor pada 9 hingga 11 Januari 2017 merupakan asosiasi yang sah dan konstitusional.
Begitu tegas tim pengacara Asphurindo menanggapi dualisme dalam tubuh asosiasi tersebut. Tim kuasa hukum Asphurindo ini terdiri dari Hanifah L. Nasution, Fajri Yusuf Herman, Romy Tahrizi Amin, Mochamad Sentot Sedayu Aji, dan Nurul Habibah.
Mereka menegaskan bahwa hasil Munas II Asphurindo itu telah dituangkan dalam Akta Nomor 51, tertanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh Zainudin, SH di Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, akta tersebut kuat karena telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-0002733.AH.01.07. Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017.
Hanifah menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil rapat tim formatur pada tanggal 13 Januari 2017 di Kantor Sekretariat Asphurindo Jalan Casablanca 45, Tebet, Jakarta susunan pengurus yang sah dan konstitusional adalah Syam Resfiadi selaku Ketua Umum dan Agus Sofyan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sedangkan Bendara Umum dipegang oleh Christ Maharani Handayani.
"Sehingga dapat kami tegaskan kembali bahwa tidak ada sama sekali dualisme kepemimpinan dalam Asphurindo selain kepemimpinan Bapak H. Syam Resfiadi yang terpilih secara sah, konstitusional, dan tanpa catatan keberatan dalam Munas II Bogor," kata Hanifah.
Sementara mengenai pengakuan pihak-pihak yang mengatasnamakan Asphurindo versi munaslub yang hasilnya dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 28 yang dibuat oleh Notaris Masdar Lira, SH, Notaris di Bekasi dan juga telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-0000-143.AH.08 Tahun 2017, Hanifah menyatakan itu inkonstitusional.
"Karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Jo Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Asphurindo," tegasnya.
Masih kata Hanifah, Asphurindo pimpinan Syam Resfiadi juga telah mengeluarkan tindakan berupa surat pemberhentian kepada mereka yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga jo Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (4) Kode Etik Organisasi Asphurindo.
Malah, menurut Hanifah, gugatan pihak-pihak yang mengatasnamakan Asphurindo versi Munaslub terhadap kliennya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 217/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel, Majelis Hakim melalui putusan No: 217/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel, tertanggal 5 Juli 2017, telah menolak pokok perkara gugatan tersebut.
Lantaran tidak ada upaya banding dari pihak Asphurindo kubu lain, maka demi hukum putusan tersebut dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewisjde), sejak tanggal 19 Juli 2017.
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan yang bersangkutan kepada Kepolisian Daerah Metropolitan DKI Jakarta pada 8 April 2017 lantaran adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2017 di Kantor Notaris Masdar Lira, SH di Bekasi dan Bank Syariah Mandiri, Jatinegara, Jakarta Timur.
Pihaknya juga telah melakukan upaya hukum tata usaha negara dengan menggugat terkait dengan terbitnya SK Menkumham RI sq Dirjen AHU No. AHU-0000-143.AH.08 Tahun 2017 tentang pengesahan Asphurindo yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 28 yang dibuat oleh Notaris Masdar Lira, SH, Notaris di Bekasi.
“Majelis Hakim TUN, dalam putusannya tertanggal 31 Agustus 2017 menyatakan menolak gugatan klien kami. Kami juga telah mengajukan upaya hukum banding, sehingga perkara tersebut belum dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap," kata Hanifah.
[ian]
