Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Hanura Benarkan Ada Pihak Yang "Tunggangi" Rohingya Untuk Serang Pemerintah

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2017 | 13:29 WIB | LAPORAN:

Pernyataan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian yang mengatakan bahwa isu Rohingya sengaja 'Digoreng' untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa saja ada benarnya.

"Mungkin aja ada yang mencoba mengeksploitasi isu Rohingya ini membuat tidak stabil di Indonesia mungkin saja ada," jelas Ketua DPP Partai Hanura, Nurdin Tampubolon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).

Buktinya, lanjut anak buah Oesman Sapta Odang ini, sekarang di temukan adanya aliran dana rekening dari sindikat penyebar hoax dan kebencian di media sosial, Sindikat Saracen Cyber Team.


"Nah ini (aliran dana dari Saracen) menjadi salah satu petunjuk emang ada hal-hal itu di politisasi," jelasnya.

Jika memang temuan itu benar adanya, maka menurut Nurdin, pemerintah, dalam hal ini pihak kepolisian harus bertindak tegas. "Karena Indonesia negara hukum, Indonesia perlu tertib dan stabilitas," tandasnya.

Lebih lanjut kata Nurdin, Presiden Jokowi sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dimana pertama-tama pada awal tahun kemarin, saat pembantaian etnis Rohingya kembali terjadi di Myanmar, pemerintah sudah memberikan bantuan. Presiden Jokowi pun katanya sudah memberikan satu statement bahwa itu tidak dibenarkan dan mengutuk kekejaman di Rohingya.

"Jadi kalau memang ada oknum-oknum tertentu yang ada Saracen saat ini mengambil posisi ini untuk menggangu stabilitas di republik ini. Saya kira pemerintah harus tegas untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan-aturan kita. Bisa saja itu terjadi buktinya Saracen itu kan banyak hoax yang artinya mendiskreditkan pemerintah yang membuat situasi gaduh."

"Menurut saya pemerintah sudah jeli melihat itu Presiden. Presiden kita sudah teruji kita lihat tahun ini sudah berapa kali di demo yang bisa di atasi dan pertumbuhan ekonomi kita bisa bertahan diatas 5 persen," pungkasnya. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya