PDI Perjuangan berkeyakinan pernyataan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian bahwa isu Rohingya sengaja 'digoreng' untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo punya dasar kuat.
"Kapolri bicara seperti itu karena tentu pihak kepolisian punya data," tegasKetua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Kamis (7/9).
Justru itu dinilainya bentuk antisipasi dini kepolisian terhadap para 'pemanfaat'
untuk tujuan membuat keruh situasi dalam negeri.
untuk tujuan membuat keruh situasi dalam negeri.
Lanjut anggota Komisi I DPR itu, saat ini pemerintah sudah melakukan langkah-langkah diplomasi yang tepat dengan mengutus Menlu Retno Marsudi untuk berbicara langsung dengan para pemimpin Myanmar.
Menlu, kata dia, menawarkan formula 4+1 kepada pemerintah Myanmar. Tak hanya itu, Menlu juga melobi para dubes ASEAN maupun negara lain untuk gotong royong membantu penyelesaian krisis kemanusiaan etnis rohingya dengan menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
"Langkah-langkah pemerintah ini perlu dikawal dan didukung sehingga memberikan hasil positif untuk penyelesaian masalah rohingya. Kritik boleh saja sebagai tanggung jawab kita terhadap rohingya, tetapi tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya mengimpor kasus rohingya ke dalam negeri harus dicegah secara dini dan tegas," terang Andreas.
Jadi anggapan Presiden Jokowi tidak peduli nasib umat muslim rohingya tidaklah benar. Malah, menurut dia, Presiden Jokowi menugaskan Menlu ke Myanmar dan Bangladesh merupakan langkah cepat perwujudan dari kepedulian pemerintah.
"Indonesia adalah negara pertama yang bereaksi terhadap kasus rohingya dan masalah rohingya adalah masalah kemanusiaan. Sehingga ini menjadi tanggung jawab dunia internasional," tegasnya.
Karenanya, dia kemudian mengimbau semua pihak untuk bekerja berdasarkan fakta di lapangan dan ikut berperan serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan rohingya.
"Ketimbang sibuk dengan isu yang tidak produktif," pungkasnya.
[wid]
