Perhelatan World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Nusa Dua, Bali, 6-7 September salah satunya membahas soal konflik dan kekerasan di berbagai negara, khususnya yang aktual terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mewakili delegasi DPR RI turut melakukan intervensi pada sesi forum bertajuk 'Ending Violence, Sustaining Peace'. Menurutnya, kekerasan seharusnya tidak terjadi lagi sejalan dengan kemajuan dunia dan perkembangan intelektualitas manusia.
"Tapi realitasnya kita masih mendapati bentuk-bentuk kekerasan di depan mata, bahkan pada perempuan dan anak-anak seperti yang terjadi di Rohingya, Pelestina, Suriah, Irak dan lain sebagainya," katanya.
Anggota Komisi I DPR itu menggugah delegasi 45 negara dengan menyodorkan dua pilihan. Pertama, apakah membiarkan saja kekerasan menjadi tontonan yang menyedihkan dan menyakitkan sampai korbannya habis binasa.
"Seperti saat ini, kita dipertontonkan tragedi pembunuhan, pembakaran, dan penyiksaan saudara-saudara kita di Rohingya dan kita hanya bisa bersedih, berduka, serta menangis pilu," ujar Jazuli.
Atau, harus bertindak sekarang juga stop kekerasan.
"Tentu sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan dunia kita harus menghentikan semua bentuk kekerasan atas nama dan alasan apapun," lanjutnya.
Untuk itu, PKS menawarkan lima terobosan sebagai solusi komprehensif untuk menghentikan kekerasan di muka bumi. Yakni mewujudkan keadilan dalam hukum, ekonomi, dan sosial kepada seluruh masyarakat dunia, mewujudkan sistem demokrasi yang semakin kuat sehingga setiap keputusan dan hasil proses demokrasi diterima secara terbuka bukan konflik apalagi kudeta. Kemudian menerima, mengakui, dan menghargai hak asasi manusia secara tulus dan murni.
"Negara-negara kuat harus jujur dalam mengambil peran untuk kemajuan dunia, bukan malah mengambil kesempatan atas kekerasan yang terjadi di berbagai negara demi kepentingan ekonomi politiknya," jelas Jazuli,
Selain itu juga mengapresiasi kerja keras lembaga-lembaga internasional seperti PBB dalam menghentikan kekerasan.
"Tapi kita meminta agar perannya lebih kuat lagi. Karena realitasnya resolusi PBB banyak yang dilanggar negara agresor, bahkan berkali-kali seperti yang dilakukan oleh agresor Israel atas rakyat Palestina," demikian Jazuli.
[wah]
