PPP MPR: Diplomasi Pemerintah RI Ke Myanmar Dan Bangladesh Sarat Spirit Konstitusi

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI mengapresiasi diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam merespon krisis kemanusiaan etnis rohingya di Rakhine, Myanmar.

Tawaran formula empat plus satu (4+1) yang diusulkan RI ke pemerintah Myanmar terkait etnis rohingya dipandang moderat dan solutif yang bercirikan Indonesia yakni politik bebas aktif

Formula 4+1 yakni mendorong stabilitas, menghindari kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua pihak di Rakhine State, membuka akses untuk bantuan kemanusiaan serta mendorong pemerintah Myanmar menjalankan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State.

Selain itu, Fraksi PPP MPR RI memandang, upaya RI dengan melakukan diplomasi dengan pemerintah Bangladesh yang bertujuan untuk memaksimalkan penyaluran bantuan terhadap etnis rohingya yang mengungsi di Bangladesh merupakan langkah konkret untuk mengurangi beban para pengungsi.

"Langkah ini melengkapi upaya sebelumnya dengan berkunjung ke Myanmar," kata Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (6/9).

Langkah pemerintah RI ini, menurut Arwani, juga mewujudkan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Di samping itu, formula usulan RI dalam merespons krisis di Rakhine State juga sarat dengan spirit konstitusi khususnya terkait dengan perlindungan HAM seperti yang tercantum di Pasal 28A UUD 1945 tentang setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.  Hal ini juga sejalan dengan Deklrasi Universal HAM (DUHAM).

"Kami juga mendorong kepada elemen di tanah air untuk fokus dalam pengumpulan bantuan kemanusiaan kepada warga rohingya. Langkah ini akan jauh lebih konkret untuk mengurangi beban yang saat ini dialami oleh warga rohingya," kata anggota Komisi I DPR RI dapil Jateng III itu, menambahkan.[wid]