Menghadapi kasus hukum yang menjeratnya, Setya Novanto bermain cantik dan sulit ditebak. Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar itu tak grasa-grusu mengajukan praperadilan seperti para tersangka lain. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP, 17 Juli lalu, dia baru mengajukan praperadilan Senin, 4 September. Anggota DPR di Senayan mendukung langkah Novanto tersebut.
Novanto mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jaksel. Humas PN Jaksel Made Sutrisna menyatakan, permohonan itu diajukan pada 4 September 2017. Pengajuan praperadilan tersebut tercatat dengan Nomor 97/Pid.Prap/2017/ PN Jak.Sel, yang diajukan oleh tim advokasi Setya Novanto.
PN Jaksel sudah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan praperadilan itu. "Hakim tunggal Cepi Iskandar yang akan menyidangkan," ungkap Made saat dikonfirmasi, kemarin.
Soal kapan gugatan praperadilan Novanto itu akan disidangkan, Made mengaku belum tahu. "Biasanya seminggu dari hakim terima berkas, karena ini pemohon dan termohon sama-sama di Jaksel," tandasnya.
Ketua DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, langkah yang ditempuh Ketua Umumnya itu sebagai hal yang wajar. "Ya, setiap orang kan punya hak atau peluang untuk mengajukan praperadilan. Sudah banyak juga yang mengajukan, ada yang menang, ada yang kalah. Menurut saya wajar bukan hanya Pak Novanto tapi yang lain mengajukan praperadilan," ujarnya di gedung DPR, kemarin.
Apakah pengajuan praperadilan itu dikoordinasikan dengan partai? Bambang mengaku tak tahu. Yang pasti, pengajuan praperadilan itu tidak berpengaruh dengan kerja Panitia Khusus Hak Angket KPK. Dia menegaskan, Pansus Angket KPK akan tetap berjalan meskipun tidak ada kasus korupsi e-KTP. "Ada atau tidak ada kasus e-KTP sebenarnya Pansus ini berjalan. Tidak ada kaitannya. Walaupun kemarin pemicunya soal Miryam tapi tidak terkait langsung dengan soal e-KTP," tandasnya.
Sementara itu, hingga kemarin KPK belum menerima surat panggilan untuk sidang dan juga belum menerima berkas dari praperadilan itu. Namun, komisi antirasuah itu siap menghadapi Novanto di persidangan. "Tentu kami, KPK, akan menghadapi praperadilan ini. Kami yakin dengan bukti yang dimiliki," tegas Jubir KPK Febri Diansyah di kantornya, kemarin.
KPK akan mengajukan bukti-bukti yang relevan dan sesuai untuk meyakinkan hakim, bahwa penyidikan yang mereka lakukan sah. Komisi pimpinan Agus Rahardjo cs itu sudah memeriksa 108 saksi untuk Novanto. Para saksi tersebut berasal dari berbagai kalangan. Di antaranya, anggota DPR, pejabat dan pegawai Kementerian Dalam Negeri, serta Percetakan Negara Republik Indonesia. Juga, pengurus perusahaan terkait tender, dosen, swasta, notaris, hingga advokat. "Dari pemeriksaan saksi itu kita semakin yakin, konstruksi kasus ini semakin kuat," tutur Febri. ***
