Pemerintah akan menjelaskan kondisi objektif sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan ini.
Diharapkan, setelah pertemuan, negara-negara barat lebih proporsional dalam menilai salah satu sektor pendulang devisa tersebut.
"Mereka (Eropa dan Amerika Serikat) sering tidak proporsional. Kami akan menjelaskan semuanya," kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan dalam keterangannya, Rabu (6/9).
Dalam pertemuan tingkat tinggi yang digagas Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP), tersebut, GAPKI melalui ketua umumnya Joko Supriyono akan memaparkan aspek ekonomi dan ekologi sektor kelapa sawit di Indonesia.
Sebab, dibandingkan negara tetangga Malaysia, sektor sawit Indonesia lebih banyak disorot. Khususnya terkait isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.
"Tidak ada pembangunan yang sempurna. Tapi jangan sampai sorotan tata kelola sawit yang berkelanjutan itu sekadar kedok untuk menekan Indonesia dalam negosiasi perdagangan," jelas Fadhil.
Dia menambahkan, pemerintah bisa mengerti sikap kritis negara-negara maju termasuk PBB atas sektor kelapa sawit Indonesia.
"Namun jangan mudah melakukan generalisasi. Dampak ekonomi sawit sudah pasti besar, tetapi dampak lingkungannya bisa kita perdebatkan," demikian Fadhil.
Selain pertemuan tingkat tinggi PBB, delegasi pmerintah Indonesia juga akan menghadiri sejumlah diskusi dan pertemuan informal bersama UNDP, perwakilan pemerintah Amerika Serikat, dan kunjungan ke pabrik cokelat Mars Inc. yang merupakan salah satu pembeli minyak sawit dari Indonesia.
Negara lain yang juga diundang dalam pertemuan tingkat tinggi PBB yaitu Peru untuk sektor peternakan sapi, Brasil pada sektor perkebunan kedelai, dan Liberia di sektor sawit.
[wah]
