Berita

Foto/Net

Politik

Syarat Pemilu Sukses, Tindak Politik Uang Dan Hindari Kampanye Hitam

RABU, 06 SEPTEMBER 2017 | 05:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 akan berjalan sukses dan berhasil jika penyelenggaraannya dilaksanakan secara demokratis sesuai UU.

"Tingkat partisipasi pemilih tinggi, tidak ada politik uang, tidak ada kampanye yang berujar kebencian, sara dan fitnah," kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Selasa (5/9).

Jelas Tjahjo, kampanye adalah adu program dan adu konsep untuk menentukan pemimpin yang amanah sehingga bisa membangun demi kemaslahatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.


"Tindak tegas terhadap setiap pelanggaran kampanye," imbuhnya.

Tjahjo pun memandang perlu adanya penguatan regulasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Karena menurutnya, sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah landasan hukum yang menjadi dasar bagi pemilu itu sendiri.

"Dengan disahkannya RUU Penyelenggaraan Pemilu menjadi UU Pemilu sebuah hal yang sangat penting sebagai sebuah regulasi yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemilu lima tahunan yang demokratis," tegasnya.

Pemilu sendiri lanjut Tjahjo adalah instrumen demokrasi dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan ini sudah dilakukan secara berkala.

"Pemilu telah menjadi instrumen terpenting yang membentuk keyakinan dan tradisi politik dalam kehidupan demokrasi di Indonesia," ungkap Tjahjo.

Meski konsolidasi demokrasi bukanlah sebuah proses yang mudah, namun dalam substansi UU Pemilu setidaknya ada beberapa upaya untuk mempertegas proses konsolidasi demokrasi. Seperti memperkecil disproporsionalitas dalam penghitungan kursi, dan adanya semangat memperkuat sistem ketatanegaraan.

"Ada upaya memberikan pendidikan politik kepada publik. Serta upaya untuk memperkuat institusi partai politik selaku pilar penting demokrasi di Indonesia," tutup Tjahjo, politisi PDIP. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya