Kekerasan etnis rohingya di Rakhine, Myanmar pekan terakhir ini jadi sorotan dunia internasional. Aksi solidaritas pun bermunculan atas nama kemanusiaan. Tak terkecuali dari masyarakat di Indonesia karena dinilai pemerintah lamban.
Anton Tabah Digdoyo mengaku dapat kabar bahwa aparat kepolisian di daerah mulai melarang digelar aksi-aksi isu rohingya. Namun ia ragu mengingat demo bagian dari HAM.
"Saya sebagai senior Polri yakin Polri tidak akan melarang demo karena demo bagian dari HAM apalagi jika demo membela umat yang ditindas, itu bagian dari jihad," tegas mantan purnawirawan Polri itu kepada redaksi, Selasa (5/9).
Anton menegaskan, demo atau menyampaikan aspirasi di hadapan publik itu dilindungi UU juga bagian dari akidah. Melarang demo berarti pelanggaran berat institusi negara terhadap salah satu pokok HAM.
"Semoga tak ada yang jerumuskan Polri ke medan melawan hukum apalagi anggap demo sebagai makar yang gagal," imbuhnya.
Anggapan seperti itu (makar), kata dia, sesat dan sangat berbahaya. Bahkan menuduh aksi 411, 212, 313 dan lain-lain dibiayai pihak tertentu. Hal itu dinilainya jelas sangat menyakitkan umat Islam.
"Orang yang nuduh seperti itu karena ia belum sampai ke tingkat indah manisnya iman dan akidah karena jihad melawan penista Alquran, penghina Islam, itu perintah langsung Allah dan Rasulullah SAW dalam Alquran surat Taubat 65 dan 66, dan juga dijabarkan Hadist Bukhori juz 8 halaman 37," urai pengurus Majelis Ulama Indonesai (MUI) Pusat ini.
Anton mengingatkan, Polri yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan pelindung pengayom (yandungyom) masyarakat wajib mendukung hak-hak warga yang tidak melanggar hukum.
"Demo adalah salah satu hak dijamin UU, disitulah peran yandungyom Polri.
Jika dalam prakteknya ada anarki, baru peran Polri sebagai gakkum (penegakan hukum) difungsikan," jelasnya.
"Jadi Polri nggak boleh melarang-larang demo apalagi demo umat Islam selama ini selalu tertib, aman, lancar dan indah, dikagumi dunia."
Sementara itu terkait instruksi Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian yang tegas melarang rencana aksi di kawasan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Anton mengatakan, dari informasi yang diterimanya, kegiatan yang semula akan dipusatkan di Candi Borobudur pada 8 September nanti, dipindah ke Masjid An-Nur, tidak jauh dari candi.
"Ini
win-win solution yang baik. Saya harap niati ibadah sehingga aksi berjalan tertib, aman, lancar, sukses, dan indah," pintanya. "Salam jihad."
[wid]
