Bastian P. Simanjuntak/Net
Pidato Presiden Joko Widodo soal keberhasilan divestasi saham Freeport untuk Indonesia sebesar 51 persen dalam acara Rakernas Projo III di Sport Hall Kelapa Gading, Jakarta Utara, tadi malam (Senin, 4/9) menuai kritik.
Menurut Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak, Jokowi terkesan pamer akan akan kehebatan dirinya dan tim negosiasi.
Dalam pidato tersebut, kata Bastian, ada kesan yang ingin ditonjolkan oleh Presiden Jokowi bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil memenangkan negosiasi dengan pelepasan saham Freeport sebesar 51 persen.
"Pak Jokowi mendeskripsikan betapa alotnya negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, namun sayangnya ada hal yang menurut saya terlalu ditonjolkan, sementara ada hal lain yang dihilangkan oleh Pak Jokowi terkait dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintahan sebelumnya (era Susilo Bambang Yudhoyono,
red)," tegas dia dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/9).
Bastian paham betul masalah peraturan yang berhubungan dengan industri pertambangan mineral karena usahanya juga bergerak di bidang yang sama.
"Setahu saya sejak tahun 2009 dimasa pemerintahan SBY, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang revolusioner yaitu UU 4/2009 yang menyangkut larangan ekspor mineral mentah atau ore ke luar negeri dan kewajiban perusahaan tambang mineral logam untuk membangun smelter. UU tersebut diikuti dengan terbitnya PP 23/2010 dan PP 24/2012," jelasnya.
Nah, terbitnya aturan tersebut membuat industri pertambangan mineral terhenti. Bastian juga salah satu dari sekian banyak pengusaha korban kebijakan tersebut. Namun, dia tetap mendukung terbitnya aturan-aturan tersebut, karena tujuannya sangat bagus untuk kepentingan strategis bangsa dan negara Indonesia kedepan.
"Dalam PP 23 maupun PP 24 diatur tentang divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus yang sahamnya dimiliki oleh asing. Pasal 97 ayat 1 ditekankan bahwa pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing setelah 5 tahun berproduksi wajib melakukan divestasi saham nya secara bertahap sehingga pada tahun ke 10 sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki peserta Indonesia, dan PP ini pun secara otomatis berlaku untuk freeport," jelasnya.
Oleh karena itu, Bastian merasa, sangatlah tidak elegan ketika Jokowi tidak menceritakan jasa SBY dalam memperjuangkan kepemilikan Indonesia terhadap saham Freeport. Mirisnya, Jokowi hanya terus menyindir pemerintah sebelumnya dengan mengatakan Indonesia terus saja hanya medapatkan 9 persen.
"Pak Jokowi seharusnya berkata jujur, peraturan divestasi 51% saham pertambangan asing adalah berkat jasa pak SBY. Kalau pak SBY tidak menerbitkan UU 4, PP 23, PP 24, sudah pasti pemerintah Jokowi tidak akan bisa bernegosiasi dengan Freeport untuk melepas sahamnya 51 persen," tekannya.
"Dan belum tentu juga Pak Jokowi seberani Pak SBY menerbitkan UU dan PP yang tidak populer di mata para pengusaha tambang lokal maupun asing, malahan sebaliknya sempat terdengar wacana pemerintah Jokowi akan memperbolehkan kembali ekspor mineral mentah," demikian Bastian.
[sam]
