Berita

Net

Politik

DPR: Bantuan Pemerintah Untuk Rohingya Masih Normatif

SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 | 12:59 WIB | LAPORAN:

Kekerasan yang dialami muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar bukan hal baru, lantaran sudah berlangsung lama.

"Saya kira ini persis seperti genosida yang terjadi di negara-negara lain, seperti di Balkan," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9).

Menurutnya, semua negara serumpun di Asia Tenggara harus mendesak pemerintah Myanmar segera menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.


Selain itu, krisis Rohingya merupakan kritik kepada pemerintah Indonesia. Sebagai leader terbesar di ASEAN, Indonesia dinilai lamban menyikapi insiden di Rakhine.

"Kritik kepada pemerintah yang lamban mengeluarkan statement, dan bantuan-bantuan yang diberikan masih normatif. Itu belum menunjukkan Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara," jelas Fadli.

"Bahkan (pemerintah) boleh dibilang kalah dibandingkan civil society yang berada di garis depan," tegas politisi Partai Gerindra itu. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya