Perwakilan suku Amungme dan Kamoro, masyarakat adat Papua dekat tambang PT FreeÂport, tidak mau ketinggalan kereta. Kemarin, mereka menyambangi kantor KeÂmenterian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta jatah saham di PT Freeport Indonesia. KeÂdatangan mereka diterima langsung Menteri ESDM Ignasius Jonan.
"Kami datang untuk menanyakan kedaulatan masyarakat adatnya di mana? Kami harap ke depan untuk detail rincianÂnya kami dilibatkan dan diberikan kesepakatan yang baik untuk masyarakat setempat," ungkap Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LeÂmasa), Odizeus Beanal.
Dia menuturkan, pihaknya ingin ada manfaat yang lebih besar diberikan Freeport kepada masyarakat. Karena, selama ini kontribusi yang diberikan melalui Freeport Corporate Social Responsibility (CSR) tidak signifikan.
"Apalagi, penyalurannya tidak transparan. Masyarakat adat sekitar hanya mengetahui laporan dana yang diberikan, namun tidak tahu apakah dana yang diberikan benar-beÂnar sebesar 1 persen dari pendapatan perusahaan," ujarnya.
Anggota Dewan Adat Papua Wilayah Meepago, John Gobai mengatakan, masyarakat berhak mendaÂpatkan saham atau kompenÂsasi dalam bentuk lainnya. Sebab, tanah tempat FreeÂport menambang adalah milik adat.
Anggota Dewan Adat Amungme Fibiolla Ohei mengaku, dalam perÂtemuan dengan Jonan, belum ada keputusan dihasilkan. Pihaknya baru sekadar menyampaikan aspirasi.
Namun demikian, Jonan telah berjanji akan membahas permintaan pihaknya kepada kementerian terkait lain.
"Detailnya nanti di akhir perundingan. Akan ada pertemuan lagi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan lembaga adat yang terkait untuk khususnya hak wilayah bisa memiliki bagian seÂcara legal," ungkapnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya menuntut dana CSR Freeport untuk masyarakat Papua ditingkatkan. Menurutnya, dana sebesar 1 persen dari keuntungan Freeport, terÂlalu kecil.
"Freeport hanya kasih 1 persen. Kalau 1 persen untuk tujuh suku, mereka kebagian kecil," kritik Lenis.
Dia mengatakan, dirinya telah menyampaikan hal tersebut langsung kepada Presiden dan menteri terkait. Menurutnya, saat ini prosesnya masih dalam tahap mediasi dengan FreeÂport. ***
