Anggaran Menurun, Kemendagri Jamin Kinerja Tetap Dipertajam

Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam RAPBN 2018 berkurang sebesar Rp 200 miliar menjadi Rp 3,1 triliun.

Komisi II DPR berharap penurunan anggaran tidak mempengaruhi performa kementerian yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo tersebut dalam menjalankan fungsi dan program masing-masing pada eselon I tahun depan.

"Komisi II DPR RI meminta agar anggaran yang ada pada Kementerian Dalam Negeri walau terjadi penurunan, tetap dilakukan efektivitas dan penggunaan yang baik terhadap alokasi anggaran unit organisasi fungsi dan program masing-masing pada eselon I dalam RAPBN 2018," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri  Hadi Prabowo di Hotel Novotel, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Lukman juga menyoroti berbagai hal seperti bantuan dana partai politik, pengembangan kapasitas aparat desa hingga pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam rapat tersebut, Komisi II juga meminta Kemendagri melakukan prioritas dan penajaman program baik dari sisi tupoksi maupun anggaran di tahun 2018 yang merupakan tahun politik, akan dilaksanakan Pilkada serentak, tahapan Pilpres. Kemendagri harus benar-benar menjadi poros pemerintahan.

Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menyebut dibandingkan APBN 2017, RAPBN 2018 mengalami penurunan 5,66 persen. Padahal APBNP 2017 juga turun 3,62 persen. Meski menurun, ada beberapa komponen Kemendagri yang mengalami kenaikan anggaran.

"Untuk 2018, masing-masing komponen ada peningkatan dan penurunan, ini dimaksud dalam rangka penajaman dan pencapaian di Kemendagri," katanya.

Ia meyakinkan meski anggaran turun, Kemendagri tetap mempertajam kinerjanya.

"Tahun anggaran 2018 ini adalah APBN terakhir pemerintahan sekarang yang akan dipertanggungjawabkan secara real. Karena itu, harapan kita bersama, harus lebih cermat dan pertajam lagi apa yang menjadi visi misi Kemendagri," tambah Hadi.

Rapat dengar pendapat tersebut dimulai pukul 21.00 WIB dan dihadiri pula antara lain Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo; Dirjen Pemdes, Nata Irawan; Kaban BPSDM, Teguh; Irjen Kemendagri, Sriwahyuni Ningsih; serta pejabat eselon II di antaranya Karoren Hardi Daud, Sesditjen Polpum Didi Sudiana, dan Dir Poldagri DR Bahtiar.[wid]