Kemarin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan. Sri Mulyani yang hadir mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno itu mengajukan anggaran untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018 Kementerian BUMN sebesar Rp 247 miliar.
Alasan Rini tak hadir ke raÂpat kerja tersebut karena ditolak Ketua DPR Fadli Zon melalui surat resmi dari tahun lalu. Pelarangan Menteri BUMN ke DPR sejak rekomendasi Pansus Angket Pelindo II yang meminta Presiden Joko Widodo mereÂshuffle Rini dari Kabinet Kerja.
Dalam rapat tersebut, Menkeu memaparkan, dari Rp 247 miliar, 25 persennya atau Rp 61 miliar diperuntukkan untuk program pembinaan BUMN, 18 persen atau sekitar Rp 45 miliar untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian BUMN.
"Kemudian untuk layanan perkantoran sekira 15 persen atau Rp 38 miliar, dan renovasi gedung 21 persen atau Rp 51 miliar untuk renovasi gedung. Karena air dan listrik di gedung sana sudah tua," ujarnya.
Di tempat sama, Sekretaris Menteri BUMN Imam A Putro menambahkan, dengan total alokasi dana tersebut, pihaknya telah mencanangkan beberapa target pencapaian di tahun deÂpan. Adapun sasaran outcome dan output tahun 2018 dari renÂcana kerja dan anggaran BUMN 2018 ingin capai aset BUMN antara Rp 7.000-7.500 triliun.
"Laba BUMN Rp 200-250 triliun, dan capex Rp 550-700 triliun," kata Imam.
Sedangkan untuk kontriÂbusi BUMN terhadap penerimaan negara, kata Imam, Kementeriannya menargetkan Rp 40 sampai 43 triliun, pajak Rp 200 hingga 275 triliun, skor dan akuntabilitas kinerja 80-85 poin serapan anggaran mencapai 90-95 persen, dan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Imam juga menjelaskan, anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2018 yang diajukan sebesar Rp 247 miliar, di mana Rp 186 miliar untuk program duÂkungan dan Rp 61 miliar untuk pembinaan BUMN.
Untuk program dukungan seÂbagaian besar ada unit Seketariat Kementerian BUMN yang terdiri dari gaji dan tunjangan Rp 45 miliar, program dukungan Rp 52 miliar yang ditujukan untuk renovasi gedung dan layanan perkantoran Rp 38 miliar.
Sedangkan untuk program pembinaan BUMN teralokasikan untuk kegiatan kedepututian inÂdustri agro dan farmasi Rp 5,08 miliar, untuk kedeputian energi sebesar 5,18 miliar, kedeputian strategis Rp5,05 miliar, kedepuÂtian jasa kontruksi Rp 7,39 miliar, kedeputian jasa keuanÂgan Rp 5,15 miliar, kedeputian restruktuisasi Rp 4,75 miliar dan dan kedeputian infrastruktur bisnis Rp 28,27 miliar.
"Untuk perbandingan anggaÂran dari 2017 untuk Seketariat Kementerian BUMN naik 29 persen dari APBNP 2017 dan untuk kedeputian industri agro dan farmasi naik 5,57 persen, untuk kedeputian energi turun dari anggaran APBNP 2017 menjadi 91persen, kedeputian industri strategis turun menjadi 67 persen, kedeputian jasa konÂtruksi naik 20 persen, kedeputian jasa keuangan turun 20 persen, kedeputian restruktuisasi turun signifikan menjadi 33 persen dari APBNP 2017 dan dan kedepuÂtian infrastruktur bisnis naik 19 persen," tuturnya.
Untuk alokasi atau kompoÂsisi anggaran dari 2016 sampai 2018, untuk gaji dan tunjangan pegawai Rp 45 miliar atau 18 persen. Kemudian layanan perÂkantoran Rp 38 miliar atau 15 persen, pemeliharan gedung 21 persen dengan nilai Rp 51 miliar untuk prgoram dukungan 21 persen dengan nilai Rp 52 miliar dan program pembinaan BUMN 25 persen atau Rp 61 miliar.
Imam menambahkan, jika dilihat komposisi anggaran perÂprogram di 2018 untuk pembiÂnana BUMN total 60,8 persen atau Rp 61 miliar, Rp 5,4 miliar untuk program dukungan proyek prioritas nasional, untuk peningkatan kinerja BUMN Rp 29,5 miliar dan sinkronikasi kebijakan BUMN sekitar Rp 25,9 miliar.
"Untuk program dukungan dijalankan untuk kegiatan gaji dan tunjangan Rp 45 miliar, renovasi gedung Rp 51 miliar, untuk layanan perkantoran Rp 38 miliar dan untuk program dukungan management totalnya Rp 52 miliar," bebernya. ***
